BANGKALAN, RadarMadura.id – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan terus meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) di wilayah Kabupaten Bangkalan.
Salah satu langkah konkret dilakukan dengan menggelar operasi gabungan di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Selasa (9/7).
Operasi yang berlangsung mulai pukul 11.00 hingga 13.00 WIB itu melibatkan sinergi lintas sektor. Hadir dalam kegiatan tersebut personel Polsek Kamal, Koramil Kamal, serta perangkat desa setempat.
Kegiatan ini bertujuan memastikan kepatuhan WNA terhadap ketentuan hukum keimigrasian yang berlaku, khususnya di sektor pendidikan tinggi.
Dalam operasi tersebut, tim gabungan melakukan pendataan dan pemeriksaan terhadap para WNA yang tercatat sebagai mahasiswa UTM.
Baca Juga: Mahasiswa UTM Sulap Minyak Goreng Bekas Jadi Sabun dan Lilin Aromaterapi
Hasilnya, terdapat 16 orang mahasiswa asing yang terdaftar secara resmi di kampus negeri tersebut.
Rinciannya, sebanyak 9 orang tinggal di asrama UTM, sementara 2 orang diketahui sedang berada di negara asal karena masa libur perkuliahan.
Sementara itu, 5 orang lainnya merupakan mahasiswa baru yang belum tiba di Indonesia karena masih berada di negara masing-masing.
Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Pamekasan, Yoga Ibrahim R, menyampaikan bahwa seluruh dokumen dan izin tinggal para mahasiswa asing tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian oleh para WNA yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Trunojoyo Madura,” tegas Yoga.
Ia menambahkan, kegiatan ini merupakan bagian dari pengawasan rutin yang juga bertujuan untuk membangun komunikasi aktif antarinstansi dalam menjaga stabilitas keamanan di daerah, termasuk di lingkungan akademik.
“Operasi berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Ini wujud komitmen bersama antarinstansi untuk terus menjaga wilayah kita dari potensi pelanggaran oleh orang asing,” imbuhnya.
Pihak Imigrasi juga berkomitmen akan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta institusi pendidikan.
Baca Juga: Verval Penerima BLT DBHCHT Petani di Bangkalan Belum Kelar
Fokus utamanya adalah memperkuat sistem pengawasan, khususnya terhadap WNA yang berada di sektor-sektor strategis, termasuk dunia pendidikan.
Kegiatan seperti ini dinilai penting untuk mendorong penegakan hukum keimigrasian secara preventif serta menjamin bahwa kehadiran WNA di Indonesia berjalan sesuai dengan koridor hukum. (dry)
Editor : Hendriyanto