BANGKALAN, RadarMadura.id - Penanganan banjir harus dilakukan secara komprehensif, Dengan begitu, resiko banjir bisa terminilisir. Dulu, daerah yang dilabeli sebagai langganan banjir di Pulau Madura adalah Kabupaten Sampang.
Namun kini yang terendam banjir saat hujan lebat mengguyur Madura tidak hanya Kota Bahari. Melainkan juga terjadi di Kabupeten Kabupaten Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep.
Kondisi tersebut memantik keprihatinan Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Abdul Halim. Maka tidak heran jika politikus dari daerah pemilihan (Dapil) Madura tersebut getol mendorong pemprov agar mengurai persoalan banjir di empat kabupaten di Pulau Garam.
Dia menyatakan, banjir yang terjadi di Madura disebabkan luapan air sungai. Sementara optimalisasi fungsi sungai menjadi domain dari Pemerintah Provinsi Jatim. Maka yang harus bertanggungjawab saat terjadi banjir adalah Pemprov Jatim.
”Tetapi penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus komprehensif. Yaitu dari hulu hingga hilir,” ujarnya.
Saat ini, penanganan banjir dilakukan secara bertahap. Salah langkah melalui jangka pendek, yakni dengan menormalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS). Sebab, salah satu pemicu banjir adalah sedimentasi.
Di Kabupaten Bangkalan, sambung Halim, terdapat dua wilayah yang kerap dilanda banjir saat musim penghujan.
Yakni, Kecamatan Arosbaya dan Blega. Banjir yang terjadi dua wilayah berakibat terhadap tiga kabupaten liannya di Madura.
Sebab yang terendam tidak hanya pemukiman masyarakat. Tetapu juga ruas jalan nasional. Dampaknya, mobilitas masyarakat menjadi tersendat.
Pemenuhan logistik kebutuhan masyarakat menjadi terganggu. Tetapi setelah dilakukan normalisasi dalam beberapa tahun beberapa tahun terakhir, resiko banjir di dua wilayah tersebut menjadi terminilisir.
Politikus Gerindra itu menambahkan, sebenarnya pemerintah telah memiliki gagasan jangka panjang dalam mengurai persoalan banjir di wilayah Kecamatan Blega. Yakni dengan membangun waduk di wilayah Kecamatan Blega.
Gagasan tersebut muncul sejak 2004 silam. Namun ide yang diprakarsai pemerintah pusat menimbulkan gejolak masyarakat karena warga trauma dengan peristiwa kelam yang terjadi di waduk Nepa, Kecamatan Banyuates, Sampang.
Saat itu, warga membentuk wadah khusus untuk menolak rencana pembangunan yang digagas pemerintah pusat.
Yakni, Tim Pembela Tanah Leluhur (TPTL). ”Sehingga gagasan tersebut hingga saat ini belum terealisasi,” imbuhnya.
Halim menambahkan, sedimentasi DAS bukan satu-satunya penyebab banjir. Sebab, banjir yang kerap terjadi di Madura juga alih fungsi lahan. Sehingga menyebabkan berkurangnya daerah resapan air.
”Saat terjadi hujan deras air merendam ke pemukiman warga,” sambungnya.
Tahun ini, sungai yang di normalisasi oleh pemprov adalah DAS Tunjung di sepanjang Kecamatan Burneh, Bangkalan.
Itu dilakukan untuk meminimalisir resiko banjir. Apalagi sedimentasi di DAS cukup tinggi karena sudah lama tidak dinormalisasi.
Mantan Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jatim itu memaparkan, penanganan DAS Tunjung tidak berhenti tahun ini.
Pemprov juga akan membangun lintasan lari di sepanjang DAS tersebut. Fasilitas umum tersebut nantinya bisa dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga.
Pihaknya optimis jika semua itu terealisasi, bisa menjadi pengungkit perekonomian masyarakat setempat.
”Saat banyak warga yang memanfaatkan fasilitas itu, maka dengan sendirinya akan ada masyarakat yang berjuakan di sepanjang jalan itu,” katanya. (Jup)
Editor : Amin Basiri