BANGKALAN, RadarMadura.id – Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBP3A) Bangkalan mengalokasikan anggaran Rp 1,3 miliar untuk pengadaan alat kontrasepsi (alkon) dan biaya jasa medis.
Termasuk untuk anggaran biaya operasi atau uang ganti kepada pengguna metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).
Kepala Dinas KBP3A Bangkalan Sudiyo menyampaikan, anggaran miliaran itu diperuntukkan pada beberapa kegiatan. Yakni, biaya jasa medis metode operasi wanita (MOW) dan metode operasi pria (MOP) di Surabaya.
Selain itu, anggaran untuk jasa medis untuk tenaga bidan yang biasa melakukan pemasangan implan. ”Setiap kali melakukan tindakan untuk MOW dan MOP itu langsung bayar,” jelasnya.
Setiap pengguna alkon MKJP akan mendapatkan uang pengganti Rp 150 ribu untuk MOW dan MOP. Sementara untuk implan Rp 100 ribu. Sedangkan biaya yang dikeluarkan dinas KBP3A setiap kali tindakan untuk MOW Rp 3,5 juta dan Rp 1,1 juta untuk MOP.
”Masyarakat atau peserta MKJP ini akan mendapatkan uang pengganti atau istilah uang tidak bekerja,” katanya.
Anggaran itu juga diperuntukkan untuk pengadaan metode kontrasepsi jangka pendek. Seperti pil KB dan kondom.
Pendistribusian alkon itu melalui 34 fasilitas kesehatan (faskes) yang meliputi 22 puskesmas dan 12 klinik yang bekerja sama dengan Dinas KBP3A Bangkalan.
”Gratis total untuk yang MKJP. Sedangkan untuk metode jangka pendek alkonnya gratis,” sambungnya.
Wakil Ketua DPRD Bangkalan Effendi mengaku tidak sepakat dengan penggunaan anggaran yang cukup besar hanya untuk pengadaan kontrasepsi.
Mengingat, kondisi ekonomi dan postur anggaran di Kota Salak sedang tidak baik dan minimnya perhatian pemerintah pusat. Dia menilai pengadaan alkon itu diprediksi tidak diakses oleh semua masyarakat Bangkalan.
”Mungkin hanya sebagian kecil yang merasakan manfaat dari alkon ini. Ke depannya mungkin dinas terkait harus dievaluasi,” bebernya. (za/luq)
Editor : Hera Marylia Damayanti