SIDOARJO, RadarMadura.id – Tiga pemerintah kabupaten (pemkab) di Madura berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
Predikat itu diperoleh berdasar penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024.
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK diserahkan Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Yuan Candra Djaisin di kantornya Kamis (17/4).
Hadir pada kesempatan itu Bupati Bangkalan Lukman Hakim, Bupati Sampang Slamet Junaidi, dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo.
LHP BPK atas LKPD Bangkalan diterima Bupati Lukman Hakim. Dia didampingi Wabup Moch. Fauzan Ja’far dan Ketua DPRD Deddy Yusuf. Lukman bersyukur Pemkab Bangkalan bisa mempertahankan predikat WTP delapan kali berturut-turut.
Pencapaian tersebut akan dijadikan motivasi supaya administrasi keuangan di lingkungan pemkab semakin tertib dan akuntabel. ”Semoga bisa lebih baik lagi ke depan dan bisa mempertahankan WTP,” ujarnya.
Opini WTP itu menjadi modal positif di awal kepemimpinannya. Pihaknya akan mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan guna mewujudkan good governance.
”Sehingga pemerintahan kami bisa semakin efektif-efisien, transparan, berkeadilan, dan yang paling penting akuntabel,” ujarnya.
Wakil Bupati Bangkalan Moch. Fauzan Ja’far menambahkan, opini WTP dari BPK didasarkan pada LKPD 2024. Penggunaan keuangan yang diaudit BPK terjadi sebelum kepemimpinannya bersama Bupati Lukman.
”Pemeriksaannya terjadi saat awal kami menjabat. Opini WTP ini cukup positif bagi kami untuk terus melangkah ke depan,” ujar mantan ketua KPU Bangkalan tersebut.
Baca Juga: Oknum Aparatur Aeng Sareh Diduga Lakukan Pungli dalam Pengurusan Sertifikat
Predikat WTP diraih atas kerja sama semua pihak. Mulai dari OPD, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), dan peran DPRD Bangkalan.
Sebab, wakil rakyat memberikan masukan dan saran agar pengelolaan keuangan dan program di tiap mitra kerja terlaksana dengan baik. ”Kolaborasi itu akan terus kami laksanakan ke depan,” imbuhnya.
Pria yang juga Ketum KONI Bangkalan itu menambahkan, ada beberapa rekomendasi yang diberikan BPK. Pemkab berkomitmen segera menindaklanjuti.
”Semua arahan dan petunjuk BPK akan kami pelajari dengan cermat dan akan menjadi bahan evaluasi kami,” katanya.
LKPD Sumenep 2024 juga mendapat predikat opini WTP dari BPK RI. Opini WTP kali ini merupakan predikat ke-8. LHP BPK itu diserahkan Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Yuan Candra Djaisin kepada Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo dan Wakil Ketua DPRD Sumenep M. Syukri. Hadir juga dalam kegiatan tersebut Sekkab Edy Rasiyadi.
Pemkab Sumenep secara berturut-turut meraih predikat WTP sejak tahun anggaran 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024. Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan, keberhasilan ini berkat kerja keras dan sinergi semua pihak.
Terutama jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sumenep. Termasuk elemen masyarakat yang selama ini menjadi kontrol.
”Kami mengharapkan seluruh elemen terus memberikan dukungan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel dari tahun ke tahun,” katanya.
Dia berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi pimpinan OPD dan seluruh ASN untuk memajukan Sumenep.
Mereka juga diharapkan memperkuat bersinergi dalam menyukseskan berbagai program pemkab.
”Terutama dalam meningkatkan kepatuhan, ketaatan, dan ketelitian dalam pengelolaan keuangan daerah guna menyukseskan program pembangunan,” ucap Bupati Fauzi.
Fauzi mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN yang telah bekerja keras dan bersinergi. Dia mendorong semua OPD menyajikan sistem keuangan yang baik.
Baca Juga: Ketua DPRD Sumenep Tolak Mobil Dinas, Lebih Nyaman Pakai Kendaraan Pribadi
”Mari kita terus bersinergi untuk meningkatkan kepatuhan, ketaatan, dan ketelitian dalam pengelolaan keuangan daerah,” ajaknya.
Sementara itu, predikat opini WTP diraih Pemkab Sampang tujuh kali berturut-turut. LHP BPK atas LKPD Sampang 2024 diterima Bupati Slamet Junadi.
Dia bersyukur pemerintah kembali berhasil mempertahankan predikat opini WTP. Menurut dia, predikat ini menunjukkan konsistensi pemerintah dalam mengelola keuangan yang transparan dan akuntabel. (jup/iqb/jun/luq)
Editor : Ina Herdiyana