BANGKALAN, RadarMadura.id – Penerima bantuan operasional sekolah (BOS) kinerja belum ditentukan. Juknis program itu juga belum dikeluarkan oleh Kemendikdasmen.
Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan (Dispendik) Bangkalan Ali Yusri Purwanto menyatakan, bantuan yang dikucurkan pemerintah tidak hanya berupa BOS reguler.
Akan tetapi, juga ada BOS kinerja dan afirmasi. ”Namun, untuk BOS afirmasi sudah tidak ada lagi sejak 2019,” ujarnya.
Sementara sekolah yang akan menjadi penerima BOS kinerja hingga saat ini belum diketahui. Juknisnya pun belum dikeluarkan.
”Kalau mengaca pada tahun sebelumnya, yang menjadi penerima BOS kinerja merupakan sekolah penggerak,” ungkapnya.
Penentuan penerima BOS kinerja merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Bantuan keuangan tersebut sebagai reward bagi lembaga pendidikan yang dianggap memiliki prestasi positif oleh pemerintah pusat.
”Tahun lalu ada 40 SD yang menjadi penerima BOS reguler. Semuanya lembaga yang sudah menerapkan program sekolah penggerak (PSP),” tuturnya.
”Perinciannya, 36 SD mendapat BOS kinerja Rp 45 juta dan lembaga Rp 80 juta,” sambungnya.
Wakil Ketua DPRD Bangkalan Fatkhurrahman menyatakan penggunaan anggaran di bidang pendidikan harus disesuaikan dengan juknis.
Hal itu agar bisa berdampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan di Bangkalan.
”Dinas terus memantau semua penggunaan anggaran di sekolah, agar bantuan dari pemerintah bisa digunakan sebagaimana mestinya,” katanya. (din/jup)
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Berta SL Danafia