BANGKALAN, RadarMadura.id – Universitas Trunojoyo Madura (UTM) mendapat kucuran anggaran pembangunan gedung inovasi teaching industry. Nilainya mencapai Rp 33 miliar. Proyek yang dimenangkan PT Ris Putra Delta tersebut berpotensi tidak selesai hingga akhir 2024.
Sebab, masih banyak jenis kegiatan yang harus dituntaskan perusahaan konstruksi asal Kota Surabaya itu.
Parahnya lagi, tukang yang bekerja untuk pembangunan gedung dua lantai tersebut mengaku belum dibayar hampir satu bulan.
Seorang pekerja asal Blora mengaku sudah hampir sebulan bekerja untuk proyek yang bersumber dari APBN tersebut. Namun, hingga saat ini dirinya belum dibayar sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupanya harus kasbon.
Padahal, dia dijanjikan mendapat upah atas pekerjaannya dua seminggu sekali. Sedangkan upahnya Rp 110 ribu per hari.
Dia tidak tahu secara pasti kapan jasanya akan dibayar. ”Sampai sekarang belum gajian,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Madura (JPRM).
Dia juga mengaku tidak tahu besaran upah yang akan didapat nantinya karena masih harus membayar uang kasbon untuk makan sehari-hari. Juga untuk memenuhi kebutuhannya selama bekerja.
”Saya sudah tidak menghitung (berapa jumlah kasbon untuk makan),” sambungnya.
Astrada, seorang yang mengaku dari PT Ris Putra Delta, memilih irit bicara saat dikonfirmasi pembangunan proyek dengan anggaran jumbo tersebut. Dia tidak tahu tentang deadline pengerjaan proyek itu.
Namun, Astrada tidak membantah proyek tersebut harus tuntas akhir 2024. Dia yakin pengerjaan proyek itu tidak akan lompat tahun. ”Bosnya yang tahu (deadline pengerjaan). Masih nutut selesai (sebelum 2025),” imbuhnya.
Pria asal Kota Pahlawan itu menepis informasi tentang kewajiban upah pekerja yang belum terbayar. Dia mengeklaim semua pekerja sudah mendapatkan upah sesuai haknya. ”Pembayaran upahnya lancar,” katanya.
Baca Juga: Pengawasan Lalu Lintas di Jembatan Suramadu Lemah, Segerombolan Pemotor Masuk Jalur Mobil
Wakil Rektor II UTM Ari Basuki menyatakan, pembangunan gedung inovasi teaching industry ditargetkan tuntas akhir tahun ini.
Namun, pihaknya tidak menjelaskan secara detail progres pengerjaannya saat ini. ”Informasi detailnya bisa didapatkan dari pejabat pembuat komitmen,” imbuhnya.
Namun, pihaknya sudah melakukan antisipasi jika proyek itu tidak bisa selesai tepat waktu. Yakni, mengajukan dana luncuran kepada pemerintah pusat agar proyek itu dapat dilanjutkan di tahun anggaran 2025.
Namun, pihaknya tidak tahu secara pasti apakah pelaksana yang sekarang harus diputus kontrak atau tidak.
”Bagaimana mekanisme dana luncuran itu, kami belum tahu. Sebab, baru sekarang kami usulkan. Sementara sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut,” katanya. (jup)
Editor : Ina Herdiyana