KOTA, RadarMadura.id – Kebijakan pengalihan retribusi parkir berlangganan ke konvensional dinilai kurang tepat.
Sebab, potensi kebocoran semakin besar sehingga pendapatan asli daerah (PAD) akan semakin berkurang.
Anggota Komisi I DPRD Bangkalan Mohammad Hotib menyatakan, langkah dinas perhubungan (dishub) untuk menghapus parkir berlangganan bukan solusi tepat. Sebab, hal tersebut tidak akan mampu memperbaiki pengelolaan parkir di Kota Zikir dan Salawat.
Semestinya parkir berlangganan yang sudah berjalan tetap dilanjutkan. Sedangkan kebijakan pemkab itu tidak menandakan kemajuan daerah. Justru menjadi kemunduran.
”Nanti kami akan hearing dengan dishub untuk mengetahui secara detail mekanisme pengelolaan parkir konvensional ini,” katanya.
Kepala Dishub Bangkalan Akhmad Roniyun Hamid menyampaikan, pengalihan parkir berlangganan ke konvensional sudah dibahas dengan forkopimda dan muspika.
Dengan deikian, pihaknya segera memetakan titik parkir. ”Titik parkir dan juru parkir (jukir) akan kami data ulang,” imbuhnya.
Mantan Sekwan DPRD Bangkalan itu mengakui, dikembalikannya penarikan retribusi parkir ke cara konvensional memang memiliki kelebihan dan kekurangan.
Dia tidak menampik jika peralihan parkir berlangganan ke konvensional akan berdampak terhadap PAD yang bersumber dari parkir.
”Jelas ada dampaknya dari peralihan parkir berlangganan ke konvensional ini,” paparnya. (za/jup)
Editor : Amin Basiri