BANGKALAN, RadarMadura.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Timur (Jatim) Lia Istifhama berkunjung ke Bangkalan Jumat (7/11). Dia menjaring aspirasi dari kalangan insan pendidikan di SMKN 3 Bangkalan.
Alhasil, ada beberapa catatan yang dia terima. Di antaranya, nasib guru non-ASN di tingkat SMA-SMK negeri dan swasta.
Kemudian, tentang guru inpassing dan sertifikasi pengajar pendidikan agama Islam (PAI) di lembaga negeri dan swasta.
”Sampai sekarang, guru PAI itu belum mendapat tunjangan sertifikasi,” ujar Lia Istifhama.
Insan pendidikan di Bangkalan juga mengadukan ketersediaan alat peraga yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan saat ini. Misalnya, sarana praktik bagi siswa yang menempuh pendidikan di kejuruan otomotif.
”Jadi, sarana praktik yang ideal untuk siswa di kejuruan otomotif bukan lagi motor jadul, melainkan sepeda motor listrik.
Percuma mereka praktik pakai motor jadul, sedangkan saat bekerja yang diperbaiki motor listrik. Sehingga pendidikan vokasinya tidak maksimal,” ujarnya.
Senator Surabaya itu berjanji akan menyampaikan aspirasi pejuang pendidikan di Bangkalan kepada kementerian terkait.
Yakni, saat rapat dengar pendapat bersama kementerian yang membidangi pendidikan dan agama.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (Jatim) Wilayah Bangkalan Pinky Hidayati berharap, aspirasi perwakilan kepala sekolah negeri dan swasta itu tersampaikan kepada pemerintah pusat. Dengan demikian, hal tersebut menjadi landasaan dalam pengambilan kebijakan.
Posisi Kota Salak sangat dekat dengan ibu kota Jatim, yaitu Kota Surabaya. Namun, kualitas industri dan sarana pendidikannya masih berbeda jauh. Karena itu, banyak siswa yang harus melaksanakan praktik magang ke luar daerah.
Baca Juga: Malam Anugerah Madura Awards 2024 Siap Digelar, Persembahkan Tiga Kategori Baru
”Makanya, kami berharap hadirnya anggota DPD RI bisa mendorong indusri masuk ke Bangkalan sehingga bisa menjadi jawaban lulusan SMA dan SMK di Bangkalan,” katanya.
Pinky menambahkan, lembaganya saat ini masih mendata keberdaaan guru inpassing. Namun, sudah banyak guru di lembaga swasta yang inpassing sehingga seharusnya sudah setara dengan lembaga negeri.
”Namun, meski sudah inpassing bertahun-tahun, tunjangannya belum naik. Ini yang sama-sama kita perjuangkan,” katanya. (jup)
Editor : Ina Herdiyana