BANGKALAN, RadarMadura.id – Penggunaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) harus mengedepankan prinsip keterbukaan dan transparansi.
Ketentuan itu tertuang dalam Permendes PDTT 4/2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa.
Plt Kabid Pemdes DPMD Bangkalan Hery Lianto Putra menyatakan penggunaan dana desa tidak hanya dilaporkan, tapi juga harus diinformasikan secara transparansi.
”Untuk laporannya menggunakan aplikasi OM SPAN (online monitoring sistem perbendaharaan anggaran negara). Pelaporan itu terkait realisasi pengguna semester sebelumnya,” katanya.
Saat ini penggunaan dana desa telah memasuki pencairan tahap kedua.
Dari 273 desa di Bangkalan, hanya 146 desa yang sudah melakukan pencairan. Itu berarti 146 desa tersebut telah melaporkan pengunaannya.
”Yang tersalur, baru 146 desa, namun itu dinamis nanti pencairannya,” paparnya.
Pria yang akrab di sapa Erik itu menambahkan, pelaporan penggunaan dana desa melalui aplikasi OM SPAN tersebut tidak dapat akses masyarakat umum.
Dengan demikian, transparansi yang menjadi amanat Permendes PDTT belum terimplementasi di lapangan.
”Kalau publikasi transparansi itu ada di masing-masing desa untuk media penggunaannya,” paparnya.
Transparansi penggunaan DD hanya diwujudkan dengan pemasangan banner di masing-masing desa.
Namun, pihaknya tidak bisa memastikan apakah transparansi itu digunakan seluruh desa atau tidak.
”Kami bekerja berbasis anggaran. Jadi sementara belum bisa memonitor ke bawah,” jelasnya.
Menurut Erik, lembaganya hanya bisa melakukan peninjauan melalui komunikasi telepon.
Sedangkan laporan penggunaan DD dipantau melalui aplikasi OM SPAN. ”Kami hanya memonitor di aplikasi,” katanya. (ay/jup)
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Berta SL Danafia