BANGKALAN, RadarMadura.id – Implementasi Peraturan Presiden (Perpres) 80/2019 kembali dipertanyakan oleh anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin.
Dia mendesak agar beberapa rencana pembangunan di Bangkalan segera ditindaklanjuti. Hal itu disampaikan saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kemenhub Rabu (5/6).
Syafiuddin menyatakan, ada beberapa rencana pembangunan strategis nasional (PSN) yang rencananya digelar di Bangkalan.
Yakni, pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan, Pelabuhan Madura Industrial Seaport City (MISI), dan reaktivasi kereta api.
”Kalau pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan dan reaktivasi kereta api mungkin butuh anggaran yang sangat besar. Namun, pembangunan Pelabuhan MISI ini perlu didahulukan,” ujarnya.
Apalagi, rencana pembangunan Pelabuhan MISI sudah mengemuka sejak dirinya menjadi anggota DPRD Bangkalan.
Namun, hingga saat ini pembangunan tersebut belum terwujud. Padahal, rencana tersebut sudah masuk di Perpres 80/2019.
”Kami mendorong Kemenhub segera mewujudkan ini. Kami yakin nantinya memberikan multiplier effect yang signifikan untuk Madura, khususnya Bangkalan,” ujarnya.
Penjabat (Pj) Bupati Bangkalan Arief M. Edie mengapresiasi suara lantang yang disampaikan Syafiuddin saat RDP dengan Kemenhub.
Pihaknya berharap, semua anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Madura mampu membawa aspirasi masyarakat Madura, khususnya Bangkalan.
”Apalagi, ada empat DPR RI yang berasal dari Bangkalan,” katanya.
Saat ini kemampuan anggaran Pemkab Bangkalan sangat terbatas. Bahkan, 90 persen masih bergantung pada dana transfer.
Pihaknya berharap, anggota DPR RI mampu mendorong pemerintah pusat untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan pembangunan di Kota Salak.
”Kami berharap, teman-teman anggota DPR benar-benar bisa mendukung kelancaran proyek-proyek di Bangkalan,” katanya.
Arief mengutarakan, akses menuju Pelabuhan MISI tersendat karena masalah lahan. Namun, pemkab sudah melakukan beberapa langkah taktis.
Karena itu, saat ini pembangunan akses jalan di tanah perhutani tersebut sudah mendapat lampu hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
”KLHK sudah memberikan izin untuk menggunakan lahannya menjadi akses penghubung ke Pelabuhan MISI. Tinggal milik perorangan yang harus kami tembusi selanjutnya,” katanya. (jup)
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Berta SL Danafia