BANGKALAN, RadarMadura.id – Roadshow bus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Bangkalan berakhir Minggu (2/6).
Kegiatan jelajah negeri bangun antikorupsi tersebut ditutup dengan senam bersama dan penandatanganan pakta integritas di depan Pendopo Agung Bangkalan.
Penjabat (Pj) Bupati Bangkalan Arief M. Edie menyatakan, berbagai kegiatan sudah dilaksanakan KPK selama empat hari di Kota Salak.
Yakni, menandatangani pakta integritas antikorupsi oleh perwakilan kepala desa di 18 kecamatan di Bangkalan.
Kemudian, edukasi antikorupsi ke berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari aparatur sipil negara (ASN), anggota DPRD, komunitas, dan lembaga kemasyarakatan. Bahkan, menyentuh mahasiswa dan siswa usia dini.
”Alhamdulillah, dengan kehadiran KPK di sini memberikan pembelajaran tentang antikorupsi, kemudian apa saja yang masuk korupsi. Sosialisasi dan kampenye antikorupsi yang dilaksanakan menyentuh sekali,” ujarnya.
Pihaknya telah menandatangani pakta integritas antikorupsi di hari terakhir pelaksanaan roadshow bus KPK di Bangkalan.
Itu sebagai wujud komitmen dan kesungguhan Pemkab Bangkalan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.
”Kita turut memperjuangkan agar korupsi bisa hilang dari Indonesia,” tutut orang nomor satu di Bangkalan itu.
Kasatgas I Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Adhi Setyo Tamtomo menyatakan, daerah selanjutnya yang menjadi lokus program jelajah negeri bangun antikorupsi adalah Kabupaten Bojonegoro.
Kemudian, akan ditutup di ibu kota Provinsi Jawa Timur (Jatim), Surabaya. ”Setelah dari Jatim, nanti kami melaksanakan kegiatan antikorupsi di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan terakhir di Provinsi Banten,” imbuhnya.
Salah satu yang menjadi perhatian dalam program jelajah negeri bangun antikorupsi adalah menolak politik uang karena sudah menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada).
Karena itu, pihaknya berharap para kandidat tidak menggunakan serangan fajar untuk memengaruhi pilihan masyarakat.
Warga pun diimbau tidak menerima uang dari kandidat calon bupati dan calon wakil bupati yang akan memperebutkan kursi kepala daerah.
”Politik uang bisa menjadi pintu masuk bagi seseorang untuk melakukan korupsi karena menjadi alasan biaya yang dikeluarkan saat pilkada,” katanya. (jup)
Editor : Ina Herdiyana