BANGKALAN, RadarMadura.id – Semua panitia pemungutan suara (PPS) pemilu kembali ikut seleksi untuk Pilkada 2024.
Tapi, hampir 500 PPS diisi wajah baru. Artinya, terdapat ratusan PPS yang bertugas saat pemilu didepak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan.
KPU Bangkalan melantik 843 PPS yang berasal dari 281 desa dan kelurahan Minggu (26/5).
Komisioner KPU Bangkalan Sairil Munir menyampaikan, hampir 500 PPS untuk Pilkada 2024 diisi wajah baru.
”Wajah barunya lebih dari 50 persen atau sekitar 500 orang yang dilantik,” jelasnya Minggu (26/5).
Munir mengutarakan, semua anggota PPS pemilu mendaftar lagi untuk bertugas saat pilkada pada November mendatang.
Pihaknya melakukan evaluasi dan koordinasi untuk menentukan badan ad hoc yang perlu diganti. Hasilnya, terdapat ratusan PPS harus diganti.
Dia mengungkapkan, PPS yang diganti karena dinilai tidak profesional dalam bekerja saat pemilu berlangsung.
”Setelah kami evaluasi, banyak yang harus diganti karena berkaitan dengan profesionalitas dan integritas PPS pada pemilu,” ungkapnya.
Munir menjelaskan, kesalahan yang berkaitan profesionalitas dan integritas dianggap sangat fatal.
Penyelenggara pemilu yang mengabaikan dua hal tersebut tidak diperpanjang. Misal, tidak melakukan tahapan-tahapan yang sudah dijadwalkan KPU RI.
”Ada beberapa PPS yang tidak melakukan tahapan-tahapan pemilu, bahkan ada yang diberhentikan secara tidak hormat,” terangnya.
Ratusan PPS yang sudah dilantik langsung mengikuti bimbingan teknis (bimtek) untuk pemetaan tempat pemungutan suara (TPS) dan daftar pemilih tetap (DPT).
Mereka diminta segera melakukan koordinasi dengan pemerintah desa (pemdes) untuk membentuk sekretariat.
Munir mengutarakan, tenaga sekretariat PPS yang dibutuhkan sebanyak 843 orang. ”Kesekretariatan maksimal dibentuk tujuh hari setelah pelantikan,” paparnya.
Ketua Bawaslu Bangkalan Ahmad Mustain Saleh menyampaikan, pihaknya pernah merekomendasikan PPS pemilu yang tidak profesional.
Rekomendasi itu bersumber dari laporan masyarakat dan temuan di lapangan.
”Pada saat pemilu kemarin, kami memang merekomendasikan sejumlah nama PPS yang tidak profesional,” ujarnya.
Mustain membeberkan, ada sejumlah catatan dalam proses rekrutmen PPS. Di antaranya, jumlah pendaftar yang tidak terpenuhi.
Pihaknya mendesak KPU Bangkalan agar mendorong organisasi masyarakat (ormas) mengisi kekosongan tersebut.
”Tadi ada yang tidak hadir saat pelantikan. Secara lisan kami sudah meminta KPU untuk segera menyikapinya,” bebernya.
Bawaslu meminta agar KPU segera melaksanakan bimtek agar PPS yang baru paham dengan tugas dan kinerjanya selama tahapan pilkada.
”Pasca pelantikan hanya pembekalan dan penentuan ketua saja, bimtek belum dilaksanakan,” tandasnya. (za/bil)
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Hera Marylia Damayanti