BANGKALAN, RadarMadura.id – Kasus pelecehan seksual membutuhkan penanganan dan pendampingan khusus. Hal itu dilakukan untuk menyelamatkan mental korban.
Ironisnya, sampai saat ini belum ada lembaga khusus yang menjadi wadah untuk para korban melaporkan musibah yang menimpanya.
Plt Kabid PPPA Dinas KBP3A Bangkalan Tulsi Hayati mengatakan, saat ini memang belum ada lembaga khusus di level kecamatan yang menangani kekerasan seksual.
”Hanya ada koordinator KB di 18 kecamatan yang berperan ganda,” katanya.
Menurut dia, koordinator KB di semua kecamatan juga diarahkan untuk menerima laporan dari warga yang mengalami masalah keluarga, pelecehan seksual, dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
”Kami punya balai penyuluh KB di masing-masing kecamatan. Balai itu bisa dijadikan wadah untuk laporan. Tapi, selama ini para korban kebanyakan langsung melapor ke polsek atau ke polres,” jelasnya.
Sementara itu, lanjut Tulsi Hayati, untuk pendampingan masalah hukum, sudah ada aparat penegak hukum (APH) yang mendampingi persoalan tersebut.
”Kami hanya menyediakan konselor dan psikolog untuk mendampingi korban yang mengalami dampak secara traumatis,” katanya.
Di tempat terpisah, Hana Hanisah selaku aktivis perempuan menyatakan, keberadaan wadah pengaduan untuk korban kekerasan seksual sangat penting.
”Dengan adanya wadah pengaduan tersebut, para korban tidak lagi takut untuk melaporkan insiden pelecehan maupun kekerasan yang dialami,” terang alumnus IAIN Madura itu. (c1/yan)
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Berta SL Danafia