BANGKALAN, RadarMadura.id – Puluhan pendamping program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Bangkalan mengundurkan diri.
Dua di antaranya mencalonkan diri sebagai anggota DPRD. Akibatnya, keberadaan pendamping program yang diluncurkan Kementerian Sosial (Kemensos) tersebut makin menyusut.
Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH Bangkalan Heru Wahjudi menyampaikan, pendamping memiliki beberapa tugas dan fungsi dalam pelaksaaan program pemerintah pusat tersebut. Yaitu, menyusun perencaanan kegiatan setiap bulan dan mengirim laporan.
”Setiap hari mereka harus ada laporan terkait pendampingannya. Sekarang pelaporannya secara online,” ucapnya Rabu (28/2).
Saat ini SDM pendamping PKH di Bangkalan 186 orang. Angka tersebut jauh lebih sedikit dibanding dengan awal 2023 yang jumlahnya mencapai 227 pendamping.
Dengan dimikian, selama 14 bulan, ada 41 pendamping PKH yang mengundurkan diri.
”Berkurangnya sangat banyak. Ada yang lolos atau diterima menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK),” tutur pria berkacamata itu.
Namun, meski SDM berkurang, kebutuhan pendamping PKH di Bangkalan masih terpenuhi. Satu SDM PKH mendampingi 300 keluarga penerima manafaat (KPM). Jadi, dari 41.000 KPM PKH, hanya membutuhkan 136 pendamping.
”Kalau dilihat dari kebutuhan kita masih memenuhi kuota. Malah lebih dari yang dibutuhkan. Pendamping yang berhenti akan diganti pendamping terdekat,” jelasnya.
Salah seorang pendamping PKH yang memilih mengundurkan diri yaitu Muhammad Romli. Dia beralasan mencalonkan diri sebagai kepala desa di 2023. ”Saya berhenti sebelum pendaftaran kepala desa,” ucapnya singkat. (ay/jup)
Editor : Ina Herdiyana