BANGKALAN, RadarMadura.id – Pengadaan jasa manajemen konstruksi (MK) pembangunan gedung perawatan lima lantai RSUD Syamrabu ditender Selasa (16/1).
Saat ini tahapannya pengumuman prakualifikasi dan download dokumen kualifikasi.
Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setkab Bangkalan Moehammad Ridhwan menyatakan, riview kerangka acuan kerja (KAK) pengadaan jasa MK yang disusun RSUD Syamrabu dilakukan Jumat (13/1).
Dengan demikian, launching pemilihan konsultan pengawas tersebut baru bisa dilakukan kemarin (Selasa, Red).
Hingga pukul 13.45 kemarin, sudah ada enam peserta rekanan yang men-download dokumen kualifikasi.
Jumlah rekanan yang berpartisipasi dalam proses tender pengadaan jasa MK tersebut terus bertambah. Tahap download dokumen kualifikasi baru akan berakhir Kamis (18/1).
”Semakin banyak peserta, maka kompetisinya semakin kompetitif,” ujarnya.
Jumlah minimum peserta lelang jasa MK minimal tiga. Namun, pihaknya berharap jumlah rekanan yang men-download dokumen kualifikasi semakin bertambah.
”Karena yang saat ini melihat dan men-download belum tentu mendaftar atau melakukan penawaran,” imbuhnya.
Ridhwan menambahkan, lelang pengadaan jasa MK pembangunan gedung perawatan lima lantai tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan kelompok kerja (pokja) yang telah dibentuk.
Namun, pihaknya memastikan lelang tersebut dilaksanakan secara fair.
Direktur RSUD Syamrabu Farhat Surya Ningrat menyatakan, pemilihan konsultan pengawas dalam pelaksanaan program pembangunan gedung perawatan lima lantai dilakukan secara lelang.
Pihaknya berharap, yang terpilih merupakan rekanan profesional dan berpengalaman.
”Kami juga berharap lelang lancar dan tidak ada retender. Kami khawatir kalau ada tender ulang akan berpengaruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan fisik,” ujarnya.
”Kami ingin ada waktu yang cukup panjang agar pelaksanaannya maksimal,” tambahnya.
Konsultan pengawas berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan infrastruktur. Salah satunya, memastikan pembangunan terlaksana sesuai dengan perencanaan.
”Proses lelang sepenuhnya menjadi tugas dan kewenangan ULP (unit layanan pengadaan). Jadi, kami tidak ikut-ikut dalam tahap itu,” ujarnya.
Farhat mengungkapkan, ada banyak syarat yang harus dipenuhi para peserta lelang pengadaan jasa MK.
Namun yang pasti, administrasi yang dipersyaratkan tidak jauh berbeda dengan pengadaan jasa MK lainnya.
”Ada juga uraian singkat pekerjaan yang harus dipenuhi oleh peserta lelang. Semua itu bisa diakses di laman LPSE Bangkalan,” katanya. (jup)
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Berta SL Danafia