BANGKALAN, RadarMadura.id – Rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDes) 2024 belum tuntas. Sampai saat ini, terdapat ratusan desa di Bangkalan yang belum menyelesaikan penyusunan RAPBDes.
Plt Kepala DPMD Bangkalan yang diwakili Plt Kabid Pemerintah Desa (Pemdes) Hery Lianto Putra menyampaikan, RAPBDes dibuat dan ditetapkan setiap tahun. Yaitu, melalui musyawarah desa (musdes).
Setiap tahun desa akan merencanakan penyusunan anggaran melalui musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) desa,” ucapnya Rabu (10/1).
APBDes dirumuskan untuk merencanakan pengelolaan keuangan dalam satu tahun yang bersumber dari dua anggaran. Yakni, dari dana desa (DD) yang bersumber dari APBN dan anggaran dana desa (ADD) dari APBD. ”Pagu anggarannya di setiap desa tidak sama,” tambahnya.
Seharusnya, RAPBDes sudah disetorkan Desember lalu. Yakni, mengacu pada perencanaan anggaran indikatif. Namun dari 273 desa di Bangkalan, belum ada satu pun yang menyelesaikan RAPBD.
Seharusnya, Desember mereka sudah menyelesaikan. Tapi, belum ada desa yang menggunakan aggaran indikatif tersebut,” jelasnya.
Pria yang akrab disapa Erick tersebut mengatakan, pemerintah desa belum menuntaskan penyusunan RAPBDes karena menunggu pengesahan anggaran definitif. Sementara anggaran definitif masih menunggu peraturan bupati (perbup) disahkan.
Saat ini masih penyusunan peraturan tentang petunjuk teknis pembagian, penetapan, dan pelaksanaan ADD 2024. Ini dimasukkan pada peraturan desa APBDes,” terangnya.
Perbup tersebut kemungkinan baru disahkan Februari. Dengan demikian, desa dapat menginput rencana kegiatan di sistem keuangan desa (Siskeudes). ”Nanti mereka akan menginput di sistem tersebut,” jelasnya.
Untuk tahap pertama, pencairan dan pangajuan anggaran hingga Juli sehingga kegiatan desa tidak molor. ”Sama untuk DD dan ADD itu tahap pertama paling lambat Juli. Ada waktulah,” pungkasnya. (ay/jup)
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Ina Herdiyana