BANGKALAN, RadarMadura.id – Pengentasan buta aksara menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan. Sebab, 65.817 masyarakat tercatat masih buta aksara. Karena itu, pemkab harus memiliki langkah taktis untuk mengentaskan masalah itu.
Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Bangkalan Fajar Hidayatullah menyatakan, 65.817 bukanlah angka sedikit. Angka tersebut mencapai tujuh persen dari total jumlah masyarakat Bangkalan.
Tingginya angka buta huruf mengindikasikan minimnya akses masyarakat untuk mendapat pendidikan. ”Kalau dilihat dari usianya, yang buta huruf usianya 40 tahun ke atas. Artinya, akses pendidikannya yang kurang dan belum ada peningkatan seperti tahun ini,” ujarnya.
Tingginya buta aksara memberikan dampak yang kurang menggembirakan. Misalnya, membuat masyarakat kesulitan mengakses informasi, beradaptasi untuk bertahan hidup, bahkan berdampak pada haknya sebagai masyarakat pada umumnya.
”Ketidakmampuan membaca dan menulis juga dapat menghambat seseorang untuk mendapatkan pekerjaan, mengakses informasi kesehatan, dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Juga gagal memanfaatkan peluang ekonomi dalam melanjutkan hidup,” kata Fajar.
Fajar menambahkan, pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Karena itu, pihaknya meminta pemerintah proaktif menciptakan inovasi untuk mengentaskan angka buta aksara di Bangkalan meski tanpa anggaran khusus.
”Dinas terkait bisa melakukan pendekatan yang lain. Misalnya, berkolaborasi dengan para akademisi melalui tridarma perguruan tingginya ataupun NGO dalam dunia pendidikan terkait lainnya. Ini salah satu cara tanpa mengharuskan adanya anggaran,” sambungnya.
Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Bangkalan Muhammad Ya’kub menyatakan, pada 2018, masyarakat yang tercatat masih buta aksara 74.217. Sedangkan di 2022 angkanya tersisa 65.817. Artinya, selama lima tahun terakhir, hanya 8.400 yang berhasil terbebas dari belenggu buta aksara.
”Iya masih tinggi. Cuma, data terbaru itu di angka 65.817 tahun lalu,” katanya Rabu (29/11).
Setiap tahun pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk keaksaran dasar (KD). Pada 2022, program KD tersebut menyasar 400 orang. Pembimbingannya dipecah 40 kelompok. ”Tahun lalu ada 400 warga yang ikut program aksara tersebut yang sudah mendapatkan surat keteranagan melek aksara (sukma),” katanya.
Namun, tahun ini program itu tidak dilaksanakan lagi karena tidak dianggarkan. ”Tahun ini sudah tidak ada anggarannya lagi,” katanya. (jup)
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Ina Herdiyana