BANGKALAN, RadarMadura.id – Kinerja Kementerian Agama (Kemenag) Bangkalan dalam sertifikasi halal produk perlu dievaluasi. Sebab, program tersebut dinilai tidak maksimal. Buktinya, Bangkalan berada di peringkat keenam dari bawah dalam urusan sertifikasi halal di Jatim.
Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenag Bangkalan Fathur Rozi mengeklaim target sertifikasi halal secara nasional sudah melampui batas. Namun, dia tidak menampik program yang dilaksanakan belum berjalan maksimal.
”Bangkalan sekarang berada di posisi 32 dari 38 di Jatim. Betul masih rendah karena memang banyak kendala,” ujarnya Senin (20/11).
Salah satunya, banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak mau mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Mereka tidak percaya kepada petugas lapangan.
”Ketika (pelaku UMKM) diminta KTP untuk pendaftaran sertifikasi halal, dikira untuk pinjol atau penipuan. Rata-rata mereka tidak mau mengurus,” imbuhnya.
Saat ini pelaku usaha yang sudah mendaftarkan produknya untuk mendapat sertifikasi halal mencapai 1.903 orang. Sementara sertifikat halal yang terbit baru 857 produk. Dengan demikian, masih ada 1.046 permohonan yang belum memperoleh sertifikasi halal.
”Prosesnya di pusat komite fatwa agak lama. Sebab, sebelum diterbitkan (sertifikat) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), harus melalui fatwa,” terangnya.
Banyaknya permohonan yang belum disertifikasi menjadi penyebab Kabupaten Bangkalan berada di urutan keenam dari bawah se-Jatim. Hal tersebut akan dijadikan evaluasi oleh Kemenag Bangkalan dengan menggandeng stakeholder tim percepatan pembangunan. ”Kami akan menggalakkan dan akan bekerja sama dengan ormas Islam,” janjinya. (ay/jup)
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Ina Herdiyana