Kasi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan Retno Widiyati menyatakan, dana BOK di 22 puskesmas belum ada yang terealisasi. Pemicunya, ada perubahan mekanisme pencairan.
”Dulu anggarannya dari pusat ke kasda (kas daerah), sekarang langsung ke rekening setiap puskesmas,” katanya Senin (22/5).
Menurut Retno, sejauh ini belum ada pembinaan ke setiap puskesmas tentang mekanisme pencairan BOK. Karena itu, hampir semua bendahara puskesmas kebingungan untuk mencairkan anggaran tersebut. Namun, pihaknya meyakini kendala seperti itu juga dihadapi semua puskesmas di kabupaten/kota lainnya di Indonesia.
”Ganjelannya yang pasti kurangnya pengetahuan. Sebab, sosialisasinya sangat minim, hanya by YouTube. Tidak pernah kami dibimbing secara khusus,” terangnya.
Dia menyatakan, dinkes akan melakukan sosialisasi dan pendampingan mengenai mekanisme pencairan BOK. Kegiatan tersebut bakal melibatkan salah satu Himpunan Bank Negara (Himbara) yang ditunjuk pemerintah pusat sebagai penyalur.
”Proses ini perlu pelatihan dan kebetulan pemkab tidak dilibatkan dalam hal ini dan diserahkan sepenuhnya kepada pihak bank,” ujarnya.
Dia menyebutkan, dana BOK yang didapat puskesmas berbeda-beda. Besarannya mulai dari Rp 500–Rp 800 juta. Pemanfaatannya diproyeksikan untuk berbagai kegiatan. Di antaranya, pengelolaan puskesmas dan upaya kesehatan masyarakat (UKM). ”UKM itu bisa berupa upaya promotif, penyuluhan, dan posyandu di desa-desa,” sebutnya.
Retno mengeklaim, meski pencairan BOK tersendat, tetap tidak memengaruhi rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) yang disusun setiap puskesmas. Sebab, saat ini semua kegiatan yang dibiayai melalui dana BOK tetap berjalan seperti biasa.
Lantas, bagaimana pembiayaan kegiatannya? Retno menyebut dengan cara berutang. Nanti pembayarannya dilakukan setelah anggaran BOK cair. Termasuk honor para petugas kesehatan yang melaksanakan UKM di lapangan. ”Secara formal kegiatan terlaksana, tapi proses realisasinya masih nol (belum ada pencairan),” tuturnya.
Perempuan berkacamata itu menargetkan, mulai bulan ini anggaran yang ngendon itu bisa dicairkan. Dengan demikian, pembiayaan dari kegiatan yang selama ini dilaksanakan terbayar. Honor transportasi nakes yang melaksanakan kegiatan BOK juga bisa direalisasikan.
Kepala Puskesmas Sepulu Slamet Fitriadi tidak memungkiri bahwa dana BOK puskesmas belum terealisasi lantaran adanya perubahan pencairan. Namun, bagi dia itu merupakan hal wajar. Sebab, bendahara Puskesmas Sepulu belum beradaptasi.
Intinya, semua kegiatan yang disusun di RPK tetap berjalan meski tanpa anggaran. Karena itu, pihaknya sangat bersyukur para nakes bisa memahami masalah tersebut. ”Teman-teman memahami, sudah kami sampaikan permohonan maaf honornya belum cair karena ada perubahan,” ucapnya.
Hal senada disampaikan Kepala Puskesmas Arosbaya Anita. Dia menyatakan ada kendala mengenai pencairan BOK. Namun, hal tersebut tidak memengaruhi pelaksanaan UKM kegiatan di lapangan. Apalagi, telatnya pencairan BOK sudah biasa terjadi.
”Besok kami dikumpulkan untuk belajar bersama cara mentransfer BOK ke rekening teman-teman itu seperti apa. Kami yang di bidang kesehatan dipaksa menjadi teller,” ucapnya.
Perempuan yang biasa disapa dokter Anita itu menambahkan, pembiayaan untuk kegiatan yang selama ini bersumber dari BOK terapksa berutang. Misalnya, penyediaan makan dan minum petugas dan peserta. ”Kalau di Arosbaya kami sudah MoU ada katering yang mau dibayar setelah ada dananya,” katanya. (jup/daf)
Editor : Abdul Basri