Koordinator Aksi Abdurrahman Thohir mengatakan, kedatangan warga karena tidak sepakat dengan keputusan panitia pemilihan kepala desa (P2KD). Sebab, bacakades atas nama Mohammad Imron tidak lolos verifikasi setelah uji kompetensi. Padahal sebelumnya lolos verifikasi administrasi.
”Padahal dari hasil uji kompetensi, nilainya paling tinggi, 74. Karena digugurkan di pengalaman pemerintahan, jadinya berada paling rendah,” ungkap Abdurrahman.
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Rudianto mengatakan, pilkades merujuk pada regulasi. Cakades ditetapkan setelah uji kompetensi. ”Jadi yang lebih dari lima akan kita uji kompetensi,” katanya.
Sementara itu, jumlah petugas pendamping penerima keluarga harapan (PKH) berkurang. Empat petugas mengundurkan diri. Sebab, dua di antaranya terdaftar sebagai calon kepala desa. Dua orang lain menjadi pengacara.
Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Bangkalan Muhammad Aminullah mengatakan, pendamping PKH di Bangkalan 197 orang. Namun, tahun ini berkurang menjadi 193 pendamping. Sebab, empat di antaranya mengundurkan diri.
Empat pendamping tersebut melakukan pendampingan di Desa Blega, Desa Koolan, Desa Kokop, dan Desa Galis. Sehingga, tugas mereka mendampingi 250 KPM diberikan kepada pendamping terdekat.
Saat ini dinsos menunggu proses rekrutmen pendamping dari pusat. Jika mengacu pada angka rasio KPM 42.000 orang, dirasa cukup dan tidak perlu menambah pendamping. ”Kalau dirasa perlu, pasti ada rekrutmen seperti di Pamekasan kemarin,” tuturnya.
Moh. Romli, 35, membenarkan dirinya mengundurkan diri sebagai pendamping PKH Desa Blega karena dua alasan. Pertama, dia fokus pada pekerjaan sebagai agen air mineral. Alasan kedua, mencalonkan sebagai kepala desa. ”Sebelum mendaftar saya mengundurkan diri beberapa bulan yang lalu,” katanya. (ay/luq) Editor : Abdul Basri