Data yang dihimpun dari laman dapo.kemdikbud.go.id, 22 lembaga SMA di Bangkalan tidak dilengkapi dengan sarana penunjang seperti laboratorium dan perpustakaan. Puluhan SMA itu tersebar di 14 kecamatan (lihat grafis).
Kasi SMA PK-PLK Cabang Dispendik Jatim Wilayah Bangkalan Moh. Fauzi menyatakan, ada delapan standar pendidikan yang harus dipenuhi lembaga. Yakni, standar kompetensi lulusan, isi, proses, penilaian pendidikan, tenaga kependidikan (tendik), sarana dan prasarana (sarpras), pengelolaan, dan standar pembiayaan. ”Dalam hal sarpras, ada beberapa yang harus dipenuhi selain dari ruangan kelas. Seperti, ruang kepala sekolah, perpustakaan, dan laboratorium,” jelasnya.
Faktanya, kata dia, di Bangkalan masih banyak SMA yang belum memenuhi delapan standar pendidikan nasional. Sebab, lembaga-lembaga itu tidak memiliki sarpras perpustakaan dan laboratorium. Namun, semuanya berstatus sebagai lembaga swasta.
”Masalah sarpras ini memang masih menjadi masalah dalam dunia pendidikan kita bersama. Tetapi, ini tidak hanya terjadi di Bangkalan, melainkan di semua daerah,” ujarnya.
Selain dari aspek sarpras, sambung Fauzi, banyak sekolah di bawah naungan lembaganya yang tidak memiliki standar dari aspek tendik. Misalnya, guru yang mengajar mata pelajaran tidak sesuai dengan kompetensi atau latar belakang pendidikannya. ”Kalau masuk ke aspek yang lain, lebih miris lagi,” sambung mantan guru SMAN 4 Bangkalan tersebut.
Fauzi menambahkan, SMA swasta rata-rata berada di bawah naungan yayasan. Sehingga, harusnya yang berperan aktif dalam pemenuhan sarpras pendidikan itu adalah yayasan. Sebab, selama ini bantuan yang dari pemerintah untuk lembaga swasta tidak banyak. ”Sebagian ada yang dapat pembangunan RKB, jamban, dan lain sebagainya, tapi itu terbatas,” sambungnya.
Ketua MKKS SMA Swasta Bangkalan Syamsul Arifin menyatakan, semua lembaga pendidikan ingin punya sarpras lengkap. Namun, untuk membangun, disesuaikan dengan kemampuan yayasan dan mengharap bantuan pemerintah. ”Memang teman-teman sering memohon untuk bisa mendapat DAK. Tapi, itu kan bukan wewenang saya,” ujarnya.
Kepala SMA PGRI Bangkalan itu yakin semua SMA swasta memiliki laboratorium dan perpustakaan. Namun, di data pokok pendidikan (dapodik) dilaporkan tidak punya. Tujuannya, agar bisa mendapat perhatian dan bantuan dari pemerintah pusat.
”Kalau acuannya di dapodik, itu hanya strategi supaya mendapat bantuan saja. Saya yakin semua punya (perpustakaan dan laboratorium) meskipun belum memenuhi standar,” katanya. (jup/luq) Editor : Abdul Basri