Dari data yang diterima Jawa Pos Radar Madura (JPRM), tahun ini target PAD dari sektor pariwisata sebesar Rp 163.820.000. Namun, sampai saat ini baru tercapai Rp 99.208.788 atau kurang Rp 64.611.212 dengan persentase 60 persen. (selengkapnya lihat grafis).
Sekretaris Disbudpar Bangkalan Samsul Muarif mengatakan, capaian PAD dari sektor pariwisata masih stagnan 60 persen. Capaian tersebut tampaknya tidak akan berubah hingga tutup anggaran 2022. ”Jadi, target PAD kita itu masih kurang sekitar Rp 64.611.211,” katanya kemarin (26/12).
Menurut Muarif, untuk mencapai target, jelas tidak memungkinkan. Sebab, waktunya mepet. ”Tidak bakal mencapai target, hanya 60 persen yang kita mampu setorkan PAD dari sektor pariwisata,” ujarnya.
Muarif menjelaskan, tidak tercapainya target PAD bukan karena faktor kesengajaan. Namun, terdapat beberapa kendala di bawah. Salah satunya, ada dampak pengaruh Covid-19 sehingga orang yang menyewa Gedung Merdeka sedikit. ”Termasuk pengunjung Wisata Taman Rekreasi Kota (TRK) juga sedikit,” sebutnya.
Dia mengatakan, supaya ke depan target PAD dari sektor pariwisata tercapai, perlu adanya evaluasi dan harus ada terobosan baru. Selain itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan badan pendapatan daerah (bapenda). ”Harusnya Gedung Merdeka itu dipihakketigakan supaya PAD-nya juga jelas nantinya,” terangnya.
Muarif menginginkan sektor pariwisata yang lain bisa menyumbang PAD. Terutama, objek wisata nonpelat merah. Hanya, untuk melaksanakan itu, pihaknya harus berkoordinasi dengan pihak bapenda.
”Harus ada sosialisasi dan rapat koordinasi dengan pengelola wisata. Tujuannya, agar sumbang PAD ke daerah,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Bangkalan Fatkurrahman mengaku kecewa jika capaian PAD dari sektor pariwisata belum mencapai 100 persen. Sebab, target itu sebenarnya berdasar kemampuan dinas terkait. Selain itu, sudah melalui pembahasan bersama.
Untuk itu, disbudpar harus segera mengevaluasi. Kira-kira apa yang menjadi kendala. Tujuannya, supaya tahun depan tidak terulang kembali. ”Jika tahun depan terulang lagi, kami akan memberikan sanksi kepada OPD tersebut sesuai dengan aturan,” kesalnya. (bai/daf) Editor : Abdul Basri