Nasional Madura Food & Travel Sastra & Budaya Sportainment Hiburan Features Cek Fakta Catatan Pendidikan Hukum Kriminal Ekonomi Bisnis Internasional Lifestyle Oto & Tekno Religi Ibu & Anak Kesehatan Radar Madura TV

BPKAD: Bisa Berubah karena Masih Dibahas TAPD dan Banggar

Abdul Basri • Rabu, 3 November 2021 | 03:22 WIB
bpkad-bisa-berubah-karena-masih-dibahas-tapd-dan-banggar
bpkad-bisa-berubah-karena-masih-dibahas-tapd-dan-banggar

BANGKALAN, Jawa Pos Radar Madura – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Bangkalan 2022 diperkirakan naik. Jika tahun ini hanya Rp 2,2 triliun, pada 2022 diproyeksikan naik menjadi Rp 2,3 triliun (selengkapnya lihat grafis).


Kabid Anggaran Badan Pengelolaan Anggaran dan Aset Daerah (BPKAD) Bangkalan Moh. Waki membenarkan rancangan APBD 2022 lebih besar daripada tahun ini. Namun, rancangan itu masih dalam proses pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangkalan. ”Karena sifatnya rancangan, masih bisa berubah,” ucapnya.


Menurut dia, kenaikan itu salah satunya disebabkan adanya penambahan pendapatan asli daerah (PAD). Sedangkan untuk transfer dari pemerintah pusat pada 2022 hingga saat ini belum ada kejelasan. Dengan demikian, anggaran yang di-plotting hanya perkiraan. ”Jadi, dana perimbangan (pendapatan transfer tahun depan) kita asumsikan naik,” ujarnya.


Dia menjelaskan, jika jatah dana perimbangan tahun anggaran 2022 untuk Kabupaten Bangkalan sudah ada kejelasan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), akan dilakukan pencocokan ulang. Kenaikan juga dipengaruhi peminjaman dana oleh salah satu badan usaha milik negara (BUMN) melalui Kemenkue. Yakni, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).


Dana pinjaman itu diproyeksikan untuk peningkatan infrastruktur di Kabupaten Bangkalan. Di antaranya, peningkatan infrastrukur jalan, pasar, dan fasilitas kesehatan. Pembayaran dan pinjaman pada perusahaan pelat merah nantinya dilakukan secara bertahap melalui pemotongan jatah dana perimbangan. ”Kalau arahnya (dana pinjaman) memang untuk infrastruktur,” imbuhnya.


Ketua Fraksi Keadilan Hati Nurani DPRD Bangkalan Musawwir mengatakan, pendapatan daerah pada postur anggaran 2022 didominasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Karena itu, dia meminta pemerintah tidak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. ”Untuk mengurangi ketergantungan kepada pusat, pemerintah daerah harus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” sarannya. 

Editor : Abdul Basri
#bangkalan