Minggu, 19 May 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Bawaslu Mengaku Salah

12 Mei 2019, 15: 37: 25 WIB | editor : Abdul Basri

RAMAI: Ketua Bawaslu Pamekasan Abdullah Saidi menemui demonstran di depan kantornya kemarin.

RAMAI: Ketua Bawaslu Pamekasan Abdullah Saidi menemui demonstran di depan kantornya kemarin. (MUSTAJI/RadarMadura.id)

PERMASALAHAN permintaan pemungutan suara ulang (PSU) dari warga Kecamatan Kadur masih belum selesai. Kemarin (11/5), massa kembali datang ke kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pamekasan. Mereka tetap menuntut coblos ulang di daerah pemilihan (dapil) 4.

Di aksinya yang kelima itu, warga ditemui Kepala Bawaslu Pameksan Abdullah Saidi. Dalam kesempatan tersebut, dia mengakui pihaknya telah mengirim surat rekomendasi PSU kepada KPU untuk diteruskan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 3 Mei 2019.

Saidi mengakui langkah itu kesalahan Bawaslu. Sebab, berdasarkan UU 7/2017, rekomendasi PSU hanya maksimal diberikan lima hari setelah pencoblosan. ”Kami memang mengirim surat rekomendasi PSU saat itu. Padahal seharusnya kalau ada masalah setelah lepas dari lima hari pengambilan suara harus langsung mengadu ke MK,” katanya.

Karena itu, pihaknya meminta maaf. Bawaslu siap mengawal proses rekomendasi tersebut ke MK. ”Karena itu adalah kekhilafan kami,” tegasnya.

Mendapat penjelasan itu, massa mengaku lega karena mendapat keterangan dari Saidi. Mereka juga menekankan agar Bawaslu benar-benar mengawal proses penyelesaian masalah ini di MK. ”Kami berharap Bawaslu serius dalam mengawal permasalahan ini,” ungkap Korlap Aksi Haidar Ansori.

(mr/aji/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia