Minggu, 19 May 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan
4 Wajah Lama, 4 Pendatang Baru

Selisih Suara Caleg Internal PKB dan Nasdem Tipis

08 Mei 2019, 15: 40: 39 WIB | editor : Abdul Basri

Ketua Bawaslu Bangkalan A. Mustain Saleh.

Ketua Bawaslu Bangkalan A. Mustain Saleh. (A. YUSRON FARISANDY/RadarMadura.id)

BANGKALAN – Calon anggota legislatif (caleg) DPR RI yang bakal menuju Senayan mulai mengerucut. Delapan nama calon yang berangkat dari daerah pemilihan (dapil) Madura yang akan melenggang ke parlemen. Data tersebut berdasar sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten (form DB1) di empat kabupaten.

Delapan politikus itu adalah Syafiuddin (PKB), R. Imron Amin (Partai Gerindra), MH. Said Abdullah (PDIP), dan Zainuddin Amali (Partai Golkar). Kemudian, Moch. Farid Al Fauzi (Partai Nasdem), Ach. Baidowi (PPP), Slamet Ariyadi (PAN), dan Hasani bin Zuber (Partai Demokrat).

Dari delapan orang tersebut, empat legislator wajah lama. Sementara empat lainnya merupakan pendatang baru. Mereka adalah Hasani bin Zuber, Slamet Ariyadi, R. Imron Amin, dan Syafiuddin.

Caleg internal PKB-Partai Nasdem bersaing ketat dan cukup riskan. Di PKB, Syafiuddin dengan caleg nomor urut 1 Zaini Rahman sama-sama memiliki perolehan suara cukup fantastis. Suara mereka hanya selisih ribuan. Syafiuddin memperoleh 142.303 suara, sedangkan Zaini Rahman 138.680 suara.

Hal yang serupa juga terjadi di internal Nasdem. Perolehan suara Moch. Farid Al Fauzi dengan caleg Willy Aditya hampir sama. Hanya selisih 3.053 suara. Perinciannya, Moch. Farid Al Fauzi mendulang 193.389 suara. Sedangkan Willy Aditya, caleg nomor urut 1, itu hanya mampu di angka 190.336 suara.

Sementara itu, caleg Partai Gerindra R. Imron Amin sebagai pendatang baru mampu menggeser incumbent Moh. Nizar Zahro. Selisih suaranya cukup jauh. R. Imron Amin dapat 242.437 suara, sedangkan Nizar Zahro 208.690 suara.

Berikutnya, PDIP tetap didominasi incumbent MH. Said Abdullah. Politikus asal Sumenep itu tidak dapat ditandingi caleg internal PDIP yang lain. Said meraup 176.981 suara tersebar di empat kabupaten.

Partai Golkar juga tetap Zainuddin Amali. Dia mendapat suara tertinggi dengan 121.351 dukungan. Caleg incumbent satu ini cukup unik. Dia bukan orang Madura, tetapi perolehan suaranya cukup fantastis. Bahkan, caleg di internal Golkar yang lain tidak bisa menyaingi.

Caleg incumbent Ach. Baidowi juga dipastikan tetap lolos ke Senayan. Politikus PPP itu berhasil meraup 227.170 suara. Caleg lain di internal PPP tidak ada yang mampu menandingi suaranya.

Sementara perolehan suara PAN didominasi Slamet Ariyadi. Meski sebagai pendatang baru, yang bersangkutan cukup bagus dalam perolehan suara. Dia berhasil memperoleh 133.495 suara, mengalahkan caleg lain.

Komisioner KPU Bangkalan Badrun mengutarakan, setiap parpol dan peserta pemilu sama-sama memiliki form DB1. Tidak salah manakala banyak pihak menafsirkan perolehan kursi di tiap parpol. ”KPU kemarin itu hanya menetapkan perolehan suara. Bukan penetapan perolehan kursi di masing-masing parpol,” ujarnya.

Badrun menyampaikan, kepastian parpol ini dapat kursi atau tidak menunggu 22 Mei. Sebab, masih ada rekapitulasi tingkat provinsi. ”Takutnya ada yang menempuh jalur (hukum) ke MK. Bisa saja berubah,” tambahnya.

Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat kabupaten memang sudah selesai. Namun, laporan dugaan pelanggaran pemilu dan etik terus berdatangan ke Bawaslu. Tercatat ada 10 laporan, tetapi tiga laporan diteruskan ke Bawaslu Jatim.

Ketua Bawaslu Bangkalan A. Mustain Saleh mengutarakan, pascarekapitulasi tingkat kabupaten selesai. Laporan ke Bawaslu silih berganti. Jenis laporannya macam-macam. Ada yang melaporkan pidana terhadap penyelenggara yang tidak memberikan hasil pemungutan suara.

Juga ada yang melaporkan berkaitan dengan hilangnya form C1 hologram dan laporan etik terhadap penyelenggara. Dari sekian laporan, hanya satu laporan yang diputuskan tidak masuk syarat formal. Sebab, laporannya melewati batas waktu.

”Ada caleg dari Geger, PPP, melaporkan suaranya berkurang. Tetapi, peristiwa tersebut terjadi ketika 17 April. Sementara batas maksimal itu tujuh hari setelah peristiwa,” ucapnya.

Mustain menyampaikan, laporan etik yang ditujukan kepada komisioner KPU itu disebutkan ada pertemuan caleg DPRD kabupaten dengan komisioner KPU. Selanjutnya, ada janji penyerahan sesuatu dari caleg DPRD provinsi ke KPU. ”Atas laporan tersebut, semua kami tampung, tidak boleh kami tolak,” terangnya.

Apabila itu menyangkut etik para komisioner KPU itu, Bawaslu provinsi yang meminta klarifikasi dan keterangan. Kewenangan Bawaslu kabupaten menangani laporan etik yang levelnya di bawah komisioner KPU. ”Misalnya, PPK, PPS, dan lainnya. Kalau komisioner KPU, tentu laporan ini kami teruskan ke Bawaslu provinsi dan DKPP,” sebutnya.

Laporan lain dalam tahap kajian dan pengumpulan bukti-bukti. Sebab, untuk bisa menempuh saluran hukum ke MK pernah melapor ke Bawaslu. ”Semua laporan diproses. Pasti kami putuskan kalau sudah dianggap lengkap,” imbuhnya.

Komisioner KPU Bangkalan Badrun mengatakan, segala bentuk keberatan dan ketidakpuasan bisa melalui Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK). Dia mengklaim dalam pemilu saat ini tidak ada yang menyimpang dari aturan. Semua berdasarkan prosedur.

”Kalau urusan puas dan tidak puas, itu biasa dalam pemilihan. Tetapi, pakai jalur hukum yang ada,” jelasnya.

(mr/daf/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia