Kamis, 21 Mar 2019
radarmadura
icon featured
Features

Penghasilan Tak Menentu, Uang Sewa Kemahalan

Penghasilan Tak Menentu, Uang Sewa Kemahalan

10 Maret 2019, 14: 12: 57 WIB | editor : Abdul Basri

BERJEJER: Pengendara melintas di dekat warung milik warga yang berdiri di atas tanah negara di Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, kemarin.

BERJEJER: Pengendara melintas di dekat warung milik warga yang berdiri di atas tanah negara di Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, kemarin. (PRENGKI WIRANANDA/RadarMadura.id)

Pemilik warung yang berdiri di atas tanah negara di Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, harus membayar uang sewa. Jika tidak, maka angkat kaki.

PRENGKI WIRANANDA, Pamekasan

WARUNG yang berjejer di sekitar pintu gerbang selamat datang Kota Gerbang Salam itu masih tertutup rapat kemarin (9/3). Belum ada aktivitas di 25 warung yang terbuat dari gedek tersebut.

Pengendara sesekali berhenti di kompleks warung untuk sekadar rebahan melepas penat. Kemudian melanjutkan perjalanan.

Jarum jam masih bertengger di angka 06.30. Matahari bergerak meninggi. Sinarnya sedikit menyengat, membakar sel lemak subkutan jaringan adiposa.

Informasi yang diterima RadarMadura.id, pemilik warung yang berjejer itu kurang bergairah menjalankan usaha. Pikiran mereka berkecamuk. Antara melanjutkan usaha atau membongkar warung yang berdiri sejak beberapa tahun lalu itu.

Warung tersebut berdiri di atas tanah negara yang dikelola Lapas Kelas II-A Pamekasan. Pemilik warung tidak lagi bisa menjalani usaha secara cuma-cuma. Mereka harus bayar sewa.

Pilihannya hanya dua. Bayar sewa sesuai yang ditentukan Lapas Kelas II-A Pamekasan, atau membongkar usahanya. Pilihan yang sama-sama berat. Mengingat nominal biaya sewa yang dipatok dinilai terlalu mahal.

Perangkat Desa Branta Pesisir Sutan Takdir Ali Syahbana mengatakan, beberapa waktu lalu sempat terjadi negosiasi antara pedagang dengan lapas. Pedagang meminta uang sewa maksimal Rp 100 ribu per bulan.

Nominal tersebut sebenarnya cukup berat. Sebab penghasilan warga tidak menentu. Bagi pedagang kopi, kadang semalam hanya meraup untung Rp 10 ribu. Tetapi demi berjalannya usaha, mereka siap bayar sewa sesuai yang diajukan.

Usulan sewa itu ditolak mentah-mentah. Pihak lapas tidak menyetujui. Uang sewa lahan dipatok Rp 300 ribu per bulan. Giliran pedagang yang menolak. ”Uang sewa Rp 300 ribu terlalu berat bagi kami,” kata Sutan.

Mediasi itu tidak ada titik temu. Dua belah pihak sama-sama mempertahankan usulannya. Namun beberapa waktu lalu lapas membuat kebijakan. Yakni, uang sewa lahan itu tidak sama rata.

Diberlakukan sesuai usaha yang dijalankan. Nominalnya antara Rp 150 ribu–Rp 300 ribu per bulan. Nominal tersebut sebenarnya masih berat bagi pedagang kecil seperti penjual kopi. Tapi tidak ada pilihan lain.

Mereka harus mengikuti keinginan lapas jika tetap ingin berjualan. Pedagang memilih pasrah mengikuti ketentuan dari pihak lapas. ”Kalaupun kami bayar uang sewa, sebenarnya tidak ikhlas. Kami terpaksa, daripada usaha kami ditutup,” ujarnya.

Kepala Lapas Kelas II-A Pamekasan M. Hanafi membenarkan pemberlakuan uang sewa. Sebagian pedagang ada yang melunasi. ”Sebagian lainnya masih proses penagihan,” ucapnya.

Hanafi menyampaikan, uang sewa disetor ke negara melalui nomenklatur penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Nominal yang ditentukan beragam, mulai Rp 150 ribu–Rp 300 ribu.

Pria kelahiran Pamekasan itu menyatakan, sebenarnya nominal uang sewa tersebut masih di bawah standar dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Tetapi lapas memutuskan uang sewa itu melihat dari usaha yang dijalani warga. ”Kami harus tegas urusan sewa-menyewa itu,” tukasnya.

(mr/hud/bas/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia