Minggu, 17 Feb 2019
radarmadura
icon featured
Hukum & Kriminal

Perkara Penyegelan Kandang Ayam Masuk PN

Waktu Mediasi 30 Hari

12 Februari 2019, 12: 57: 20 WIB | editor : Abdul Basri

SIDANG PERDANA: Suasana sidang gugatan penyegelan kandang ayam di PN Bangkalan kemarin.

SIDANG PERDANA: Suasana sidang gugatan penyegelan kandang ayam di PN Bangkalan kemarin. (BAHRUL ULUM/RadarMadura.id)

BANGKALAN – Perkara Penutupan sementara tempat usaha kandang anyam di Dusun Pocogan II, Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, oleh pemkab terus menggelinding. Sidang gugatan perdana digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan kemarin (11/2).

Badrud Taman, 40 warga Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Bangkalan, selaku pemilik kandang ayam atau penggugat tidak hadir. Dia diwakili oleh R Arif Sulaiman selaku kuasa hukumnya.

Sementara tergugat tidak hadir dalam sidang perdana kemarin. Di antaranya tergugat I Bupati  Bangkalan Abdul Latif Amin Imron, Plt Kepala Satpol PP Ismed Effendi selaku tergugat kedua,  dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Moh. Hasan Faisol sebagai tergugat ketiga.

Kemudian, tergugat keempat Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ishak Sudibyo dan tergugat kelima Kepala Bappeda Moh. Fahri. Lalu, tergugat keenam Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Taufan Zairinsyah dan tergugat tujuh Kepala Desa Lajing Sohib.

Bupati dan lima kepala OPD dan Kades Lajing diwakili oleh Bakhtiar Pardinata selaku kuasa hukum tergugat. Sidang dipimpin Hakim Ketua Susanti Arsi Wibawani.

Saat sidang dimulai, Susanti mengkroscek kelengkapan administrasi kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, seperti identias maupun surat pemberian surat kuasa dari penggugat maupun tergugat.

Majelis hakim memberikan waktu selama tiga puluh hari untuk melakukan mediasi. Susanti menunjuk Anastasia Irene sebagai hakim mediator. ”Mediasi waktunya 30 hari. Kalau ada kesepakatan damai, sidang tidak dilanjutkan. Kalau tidak ada perdamaian, sidang akan dilanjutkan pada pokok perkara,” jelasnya.

Usai sidang dinyatakan ditutup, kuasa hukum penggugat dan tergugat bersama-sama menemui Anastasia Irene selaku hakim mediator. Hasilnya, mediasi akan dilakukan di PN Bangkalan, Senin mendatang (18/2).

R. Arif Sulaiman selaku kuasa hukum penggugat mengatakan, sidang perdana gugatan hanya memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum penggugat dan tergugat. Langkah selanjutnya adalah melakukan mediasi.

”Jadi cukup kuasa tergugat yang hadir. Tapi, kami akan bahas ini dalam materi pokok persidangan,” kata dia.

Sementara Bakhtiar Pardinata mencoba mengetahui penawaran apa yang akan disampaikan penggugat. Namun, terkait hal-hal gugatan akan tanggapi dalam jawaban. ”Boleh saja penggugat mendalilkan apa saja dalam gugatannya. Begitu pun sebaliknya, kami akan  membuktikan dalil-dalil dan kami tuangkan dalam jawaban kami nantinya,” terangnya.

Pihaknya selaku kuasa hukum tergugat akan menyampaikan apa yang akan disampaikan para tergugat. ”Sehingga proses mediasi bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kami akan menyampaikan apa yang ditawarkan penggugat,” ujarnya.

Untuk diketahui, 10 Agustus 2018 Badrud Taman memperoleh surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil Nomor 230\13.22/SIUP-K/ VIII/2018 dan tanda daftar perusahaan (TDP). Kemudian, membuka usaha ayam petelur di Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya.

Usaha ayam petelur milik penggugat hanya skala kecil. Itu sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan Pendaftaran Usaha Peternakan. Hewan ayam ras petelur tidak diharuskan memiliki izin usaha peternakan sampai 10 ribu ekor. Sementara, ayam ras pedaging 15.000 ekor.

Pada 29 Januari 2019, Pemkab Bangkalan melakukan penutupan dan menggembok kandang ayam dengan rantai dan memasang stiker bertuliskan ”Kegiatan Usaha Ayam Petelur Melanggar karena Tidak Memiliki Surat Izin Peternakan”.

Satpol PP Bangkalan mengklaim bertindak atas nama Pemkab Bangkalan. Itu berdasarkan surat Kades Lajing dan surat DPMPTSP nomor 005/059/433.114/2019. DPMPTSP menerbitkan surat berdasar laporan warga dan Kades Lajing.

Serta hasil berita acara pemeriksaan lokasi oleh satpol PP, DLH, bappeda, DPRKP Bangkalan. Kades Lajing sudah memberikan lokasi lain agar kandang itu dipindah. Namun pemiliknya tidak mau dan melayangkan gugatan ke PN Bangkalan.

(mr/bam/onk/bas/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia