Sabtu, 20 Apr 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

PKB Panggil Ketua Dewan

Polemik Komisi Informasi Kembali Mencuat

12 Februari 2019, 11: 12: 52 WIB | editor : Abdul Basri

Herman Dali Kusuma  Ketua DPRD Sumenep dan KH Imam Hasyim  Ketua DPC PKB Sumenep.

Herman Dali Kusuma Ketua DPRD Sumenep dan KH Imam Hasyim Ketua DPC PKB Sumenep. (IMAM S. ARIZAL/RadarMadura.id)

SUMENEP – Polemik pemilihan calon anggota Komisi Informasi (KI) Sumenep kembali mencuat. Tak tanggung-tanggung, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumenep sampai turun tangan. Partai pemenang pemilu legislatif 2014 itu memanggil Ketua DPRD Herman Dali Kusuma ke kantor DPC PKB kemarin (11/2).

Undangan untuk ketua DPRD dari DPC PKB menyebar di jejaring sosial. Dalam surat bernomor 436/DPC-03/IV/A.1/II/2019 itu jelas menyebutkan jabatan ketua DPRD Sumenep. Barulah di kolom buka dan tutup kurung disebutkan nama H. Herman Dali Kusuma/anggota FPKB.

Ketua DPC PKB Sumenep KH Imam Hasyim mengatakan, undangan tersebut dalam rangka memfasilitasi antara calon anggota KI Sumenep dengan ketua DPRD dan ketua Komisi I DPRD Sumenep. Kebetulan keduanya dijabat oleh anggota FPKB. ”Kami memfasilitasi untuk dipertemukan dengan komisi I, FPKB, dan ketua DPRD,” katanya.

Pihaknya mempertanyakan kenapa sampai detik ini belum ada keputusan mengenai keanggotaan KI Sumenep. Padahal proses pemilihan sudah dilakukan 2017. Selain itu, DPC PKB mengaku sudah dua kali mendatangi FPKB agar masalah KI segera diselesaikan.

”Sudah sepakat insyaallah sampai Jumat bisa selesai. Kami minta kesiapannya Haji Herman untuk menindaklanjuti. Maksimal Jumat surat itu sudah sampai kepada bupati,” tegasnya.

Ditanya mengapa DPC PKB harus turun tangan mengenai permasalahan KI, mantan ketua DPRD Sumenep itu berkelit bahwa pemanggilan Herman sebagai kader partai. Padahal di undangan sudah tercantum jelas bahwa surat dikirimkan kepada ketua DPRD.

”Yang dipanggil bukan ketua DPRD-nya, tapi Haji Herman sebagai kader partai,” jelasnya. ”Bukan ketua DPC PKB yang mengundang ketua DPRD, bukan levelnya. Tapi alhamdulillah beres tadi,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma mengatakan, pihaknya sudah berkirim surat kepada bupati Sumenep. Bahkan dia dua kali mengirimkan surat. Pertama surat berisi adanya kejanggalan tahapan pemilihan anggota KI. Sebab, data yang dikirim kepada pimpinan DPRD tidak ada skoring anggota komisioner KI yang dinyatakan lolos fit and proper test.

”Ternyata yang pertama setelah dilaksanakan menyimpang daripada peraturan KI. Tidak dilaksanakan fit and proper test, tapi dilaksanakan hasil voting oleh anggota komisi I,” jelasnya. ”Akhirnya, hasil voting itu dikembalikan ke komisi I karena tidak sesuai peraturan KI,” tambahnya.

Dari pengembalian itu, komisi I kemudian berkirim surat rekomendasi lain yang di dalamnya sudah mencantumkan skor calon anggota KI. Di sinilah ada dualisme laporan dari komisi I. Pertama tidak ada nilainya, sedangkan yang kedua ada nilainya.

”Dasar inilah yang kemudian pimpinan DPRD meragukan. Akhirnya, pimpinan juga menindaklanjuti kepada eksekutif bahwa hasil KI tidak dapat dilanjutkan,” jelasnya. ”Namun, pimpinan DPRD juga menyampaikan hasil yang ada nilainya. Jadi, ada dua surat yang dikirimkan ke eksekutif,” tegasnya.

Pada prinsipnya, pihaknya menyanggupi keinginan DPC PKB Sumenep. Hanya, dia tidak mau melanggar aturan yang tercantum dalam peraturan KI. Karena itulah dia menawarkan solusi agar legislatif dan eksekutif berkonsultasi terlebih dahulu ke KI provinsi dan KI pusat.

(mr/mam/hud/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia