Minggu, 17 Feb 2019
radarmadura
icon featured
Bangkalan

Dapat Kuota 1.243 PPPK

Juklak Tak Kunjung Turun, Pendaftaran Diundur

12 Februari 2019, 11: 10: 14 WIB | editor : Abdul Basri

ABDI NEGARA: Pegawai keluar dari pintu masuk kendaraan roda dua di depan kantor Pemkab Bangkalan kemarin.

ABDI NEGARA: Pegawai keluar dari pintu masuk kendaraan roda dua di depan kantor Pemkab Bangkalan kemarin. (VIVIN AGUSTIN HARTONO/RadarMadura.id)

BANGKALAN – Hingga kemarin (11/2), Pemkab Bangkalan belum bisa menentukan langkah untuk melaksanakan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sejauh ini pemkab hanya menerima Surat Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor B/235/FP3K/M.SM.01.00/2019 tertanggal 4 Februari 2019.

Surat tersebut berisi pengadaan PPPK tahap I 2019. Di dalamnya memuat agenda persiapan rekrutmen, pelaksanaan, hingga pengumuman hasil. Berdasar surat Menteri PAN-RB, pengumuman penerimaan PPPK dijadwalkan 8–16 Februari. Cek data peserta dan verifikasi 8–10 Februari. Pendaftaran peserta dijadwalkan 10–16 Februari. Verifikasi administrasi 10–17 Februari.

Surat tersebut juga memuat jadwal tahapan-tahapan persiapan lainnya. Pelaksanaan tes direncanakan terselenggara pada 23–24 Februari dan pengolahan nilai 25–28 Februari. Pengumuman hasil seleksi 1 Maret 2019.

Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Bangkalan Masyhudunnury menyampaikan, pihaknya baru menerima surat dari kementerian. Dia menjelaskan, pengadaan PPPK merupakan tindak lanjut dari PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

Menurut dia, belum ada sosialisasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Becermin pada pengadaan calon pengawai negeri sipil (CPNS), setelah keluar kebijakan dan arahan, BKN melakukan sosialisasi. Setelah itu, keluar peraturan Menteri PAN-RB dan petunjuk pelaksanaan (juklak) rekrutmen.

Namun untuk pengadaan PPPK, sampai saat ini peraturan Menteri PAN-RB belum keluar. Pemkab belum bisa menentukan langkah lebih lanjut. ”Apa saja yang dibutuhkan dan yang perlu dilakukan belum ada petunjuk,” ungkapnya kemarin (11/2).

Masyarakat maupun honorer yang berstatus tenaga harian lepas (THL) kerap bertanya tentang pengadaan PPPK. Untuk sementara, pihaknya memberikan surat yang diperoleh dari kementerian sebagai sosialisasi awal. ”Daripada bertanya-tanya, masyarakat maupun THL, surat itu kami berikan,” kata Masyhud.

Dalam surat tersebut tertera pendaftaran dibuka mulai 10 Februari. Sebelum itu, pengumuman diagendakan mulai 8 Februari. Namun, pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Khawatir keliru melangkah. Sebab setelah menerima surat, pihaknya belum menerima petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat.

”Kami bingung. Semua ornamen kami siapkan. Seperti pengumuman dan pembentukan panitia. Tapi, kami tidak berani melangkah karena belum ada petunjuk dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Hingga kini, belum ada kejelasan mengenai kewenangan pemkab dalam pengadaan PPPK. Menurut dia, semua kabupaten/kota masih menerima surat serupa. Untuk sementara, surat tersebut yang masih menjadi dasar.

Namun, informasi terbaru yang dia terima, jadwal pendaftaran diundur. Pendaftaran baru akan dilaksanakan setelah Peraturan Menteri PAN-RB dan juklak keluar. ”Pendaftaran ditunda. Tidak jadi 10 Februari,” ucapnya.

Sebagai wujud trasparansi, kata Masyhud, pihaknya akan menyediakan videotron di depan kantor BKPSDA Bangkalan. Masyarakat umum bisa melihat informasi pengadaan PPPK di media yang disediakan tersebut.

Untuk kuota, jumlah setiap daerah ditentukan oleh pemerintah pusat. Sesuai database di BKN, Bangkalan mendapat kuota 1.243 PPPK. Perinciannya, 943 untuk guru, 240 tenaga kesehatan, dan 60 penyuluh pertanian.

”Untuk keterangan lebih lanjut, kami masih menuggu dari pemerintah pusat. Yang jelas, kami sudah melakukan berbagai persiapan yang diperlukan,” paparnya.

Dalam surat yang diterima BKPSDA Bangkalan dari Kementerian PAN-RB, rekrutmen tahap I PPPK untuk guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian dari tenaga honorer eks kategori dua. Tentu yang ada di database BKN dan memenuhi persyaratan perundang-undangan.

Untuk guru, mempunyai kualifikasi pendidikan minimal S-1 dan masih aktif mengajar sampai saat ini. Untuk tenaga kesehatan, mempunyai kualifikasi pendidikan minimal D-3 bidang kesehatan dan mempunyai surat tanda registrasi (STR) yang masih berlaku. Dengan catatan bukan STR internship. Untuk epidemiologi, entomologi, administrator kesehatan, dan pranata laboratorium kesehatan mempunyai kualifikasi D-3/S-1 kimia/biologi.

Selanjutnya, untuk penyuluh pertanian, memiliki kualifikasi pendidikan minimal SMK pertanian atau SLTA plus sertifikasi bidang pertanian. ”Informasi lebih lengkap bisa diakses di website seputar pengadaan PPPK,” tukas Masyhud. (bad/hud)

(mr/bad/hud/bas/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia