Minggu, 17 Feb 2019
radarmadura
icon featured
Features

Perjuangan Padla, Tukang Becak yang Dihukum 30 Hari

12 Februari 2019, 11: 08: 21 WIB | editor : Abdul Basri

RESMI GUGAT: Koordinator LBH Pusara M. Alfian menyerahkan berkas gugatan perdata kepada Panmud Perdata PN Pamekasan Sujarwo kemarin.

RESMI GUGAT: Koordinator LBH Pusara M. Alfian menyerahkan berkas gugatan perdata kepada Panmud Perdata PN Pamekasan Sujarwo kemarin. (PRENGKI WIRANANDA/RadarMadura.id)

Putusan bersalah yang disematkan hakim Pengadilan Negeri (PN) Pamekasan kepada Padla tidak menyurutkan dia mencari keadilan. Bersama tim kuasa hukumnya, Padla melayangkan gugatan perdata.

PRENGKI WIRANANDA, Pamekasan

MENDUNG melukis langit Pamekasan kemarin (11/2). Angin sepoi menusuk pori. Daun pohon yang menjulang tinggi di depan PN Pamekasan melambai. Warga lalu-lalang di depan kantor pemegang palu keadilan itu.

Pria berkaus putih lengan panjang masuk ke halaman PN. Dia mengenakan kopiah hitam. Tangan kanannya menuntun perempuan tunanetra. Di sampingnya remaja mengikuti langkahnya.

Mereka adalah Padla, 70, beserta istri tercintanya, Hayati, 55, dan anaknya, Harun. Tiga pria gagah mengenakan batik lengan panjang mengomando langkah Padla beserta istri dan anaknya.

Rombongan tersebut hendak melayangkan gugatan perdata kasus dugaan pemalsuan dokumen sertifikat hak milik (SHM) tanah. Ada dugaan maladministrasi pada sertifikat tanah seluas 1.356 meter persegi di Dusun Duwek Tinggi, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Pamekasan, itu.

Akibat maladministrasi tersebut, Padla berurusan dengan hukum. Pria yang bekerja sebagai tukang becak itu dijatuhi hukuman percobaan selama 30 hari oleh hakim PN Pamekasan beberapa waktu lalu.

Dia divonis bersalah karena mencabut tiga pohon pisang di lahan yang dianggap miliknya. Hakim memutus Padla melanggar pasal 406 KUHP tentang Perusakan. Pohon pisang yang dia cabut berada di bagian tanah yang telah dijual oleh Harun kepada Hj. Busyiah.

Koordinator LBH Pusara M. Alfian mengatakan, kuat dugaan terjadi maladministrasi pada SHM tanah tersebut. Yakni, pada pemecahan induk SHM dengan noninduk. ”SHM induk itu atas nama Harun, tapi ada dipecah dengan nama lain,” katanya.

Gugatan itu dilayangkan untuk menguji proses pemisahan SHM tersebut di pengadilan. Sebab, akibat ada nama lain pemilik tanah itu, Padla diganjar hukuman percobaan 30 hari.

Gugatan yang diajukan ke PN Pamekasan masuk gugatan prodeo. Yakni, seluruh proses gratis. Sebab, Padla merupakan warga tidak mampu yang harus dibantu oleh negara. ”Kami dari LBH Pusara juga tidak meminta biaya apa pun,” katanya.

Semua persyaratan dilengkapi. Di antaranya, surat keterangan tidak mampu dari kepala desa. Alfian berharap, karena persyaratan lengkap, gugatan yang dilayangkan itu diterima dan diproses sesuai dengan prosedur.

Bahkan pria berkumis itu berharap dalam waktu dekat sudah mendapat nomor register dan segera disidang. Dengan demikian, nama baik Padla di tengah masyarakat kembali membaik.

Alfian menyampaikan, meski Padla tidak dijatuhi hukuman kurungan, di tengah masyarakat tetap dinilai bersalah. Padahal pria yang sehari-hari bekerja sebagai tukang becak itu mencabut pohon pisang atas dasar ketidaktahuan bahwa sebagian tanah itu dijual oleh anaknya.

Alfian berharap, pemerintah hadir memberikan keadilan pada Padla. Dia orang tidak mampu. Istrinya tidak bisa melihat. Sumber penghidupannya hanya dari mengayuh becak dan bertani. ”Kami akan terus memperjuangkan klien kami ini,” katanya.

Sementara itu, gugatan yang dilayangkan Padla melalui LBH Pusara diterima Panmud Perdata PN Pamekasan Sujarwo. Gugatan itu akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur.

(mr/hud/bas/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia