Minggu, 17 Feb 2019
radarmadura
icon featured
Hukum & Kriminal

Cari Keadilan, Abang Becak dan Wanita Buta Ajukan Gugatan Perdata

Seret Kades, Notaris sampai BPN Pamekasan

11 Februari 2019, 18: 55: 49 WIB | editor : Abdul Basri

CARI KEADILAN: Padla didampingi istri dan pengacara usai mengajukan gugatan perdata, Senin (11/1).

CARI KEADILAN: Padla didampingi istri dan pengacara usai mengajukan gugatan perdata, Senin (11/1). (Santi Stia Wardani/RadarMadura.id)

PAMEKASAN - Rencana Padla, melaporkan Hj Fusiyah (bukan Busiyah seperti pemberitaan sebelumnya, Red) direalisasikan. Buktinya, abang becak berusia 65 tahun itu tadi siang (11/2) mendatangi kantor PN Pamekasan didampingi pengacaranya.

Amatan RadarMadura.id, Padla bersama istrinya Hayati didampingi lawyer dari LBH Pusat Advokasi Masyarakat Nusantara (Pusara). Setiba di pengadilan, kemudian mengajukan permohonan berperkara cuma-cuma atau biasa disebut Pro Deo ke PN Pamekasan.

Selain itu, kuasa hukum Padla juga mengajukan gugatan perdata atas pecahan sertifikat tanah Hj Fusiyah yang diduga mengalami maladministrasi. Nama Agus juga tercantum sebagai tergugat. Termasuk kepala desa (kades), sekretaris desa dan dua pamong Desa Blumbungan. Plus notaris dan BPN.

M Alfian selaku pengacara Padla menuturkan, kliennya tergolong orang yang tidak mampu. Karena itu, secara estafet mengajukan permohonan Pro Deo. Sebelum mengajukan gugatan, Padla mengajukan Pro Bono atau permohonan mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma ke LBH Pusara.

"Gugatan perdata diajukan atas dugaan maladmintrasi dalam pecahan (non induk) sertifikat tanah yang dimiliki Hj Fusiyah setelah membeli tanah milik Harun (anak Padla, Red). Saat itu, Agus sebagai suaminya terlibat dalam proses peralihan awal," ujarnya.

Dijelaskan, laporan pengrusakan dan penyerobotan tanah oleh Hj Fusiyah tidak akan terjadi jika proses pemecahan sertifikat non induk transparan. Artinya, proses pengajuan sertifikat tanah benar-benar diketahui kedua belah pihak.

Alfian berharap pemerintah membuka mata dan hati untuk menerima serta mengabulkan permohonan Pro Deo. Apabila permohonan Pro Deo dikabulkan, akan memudahkan proses pengajuan gugatan perdata.

"Kami selaku pengacara tidak akan melanjutkan kasus jika sertifikat tanah Hj Fusiyah sudah melalui prosedur dan transparan. Biar pengadilan nanti yang akan memutuskan," imbuhnya.

Saat ditemui RadarMadura.id, Padla berharap masalahnya segera selesai. "Tanah merupakan  sumber penghidupan keluarga saya. Selain tanah, saya hanya memiliki  satu stel baju dan satu sarung," ungkapnya.

Perlu diingat, Padla, warga Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan divonis bersalah oleh majelis hakim PN Pamekasan. Sebab, pria berusia 65 tahun itu dinilai terbukti melanggar pasal 406 KUHP tentang pengrusakan.

Alasan hakim mengetok amar putusan, karena Padla mencabut tiga batang pohon pisang di tanah tetangganya yaitu Agus (suami Hj Fusiyah, Red). Akibatnya, Padla divonis hukuman percobaan selama sebulan pada Kamis (31/1). (Santi Stia Wardani)

(mr/yan/bas/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia