Jumat, 26 Apr 2019
radarmadura
icon featured
Catatan

Pers Menguatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital

Oleh: Awang Dharmawan

09 Februari 2019, 13: 56: 36 WIB | editor : Abdul Basri

Awang Dharmawan Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya.

Awang Dharmawan Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya.

PERINGATAN Hari Pers Nasional (HPN) diselenggarakan 9 Februari 2019 di Surabaya, Jawa Timur. Tema peringatan tahun ini Pers Menguatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital. Kegiatan ini melibatkan Dewan Pers, berbagai asosiasi jurnalis, dan asosiasi perusahaan pers seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), Serikat Grafika Pers (SGP), Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

Pemilihan tema itu telah memberi kepercayaan bagi publik bahwa media digital tidak hanya persoalan dampak negatif saja seperti kegaduhan akibat penyebaran hoaks, minimnya etika bersosial media, dan ujaran kebencian di dunia maya. Tapi lebih dari itu. Perkembangan teknologi media digital yang begitu cepat dalam dimensi kehidupan sosial harus direspons oleh berbagai aktor. Tidak terkecuali oleh pers.

Bagi Cess J. Hamelink (1997), konsekuensi sosial dari perkembangan teknologi media digital memang telah melahirkan dua kutub pandangan. Yaitu kelompok yang pesimistis terhadap perkembangan media digital (dystopian perspective) dan kelompok yang tetap optimistis dengan perkembangan media baru atau digital (utopian perspective).

Pemilihan tema tersebut merupakan wujud optimistis bahwa pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan kekuatan ekonomi kerakyatan yang perlu ditingkatkan pangsa pasarnya melalui promosi dan sistem transaksi jual beli berbasis digital atau online. Bahkan perlu diingat bahwa pelaku UMKM ini menjadi pilar bisnis ekonomi bangsa yang mampu bertahan ketika krisis ekonomi moneter menimpa Indonesia pada 1997. Apalagi, berdasarkan data Kementerian Koperasi, usaha kecil dan menengah pada 2018 ada 59,2 juta pelaku UMKM dan 3,79 juta UMKM sudah go online.

Begitupun dengan Provinsi Jawa Timur yang menjadi tempat penyelenggara HPN 2019 juga memiliki semangat sama dalam sistem penguatan ekonomi kerakyatan. Jawa Timur merupakan satu-satunya provinsi yang memiliki Bank Perkreditan Rakyat UMKM untuk masyarakat Jawa Timur. Bank ini memberi bantuan kredit bagi pelaku usaha pertanian, perkebunan, manufaktur, kuliner, usaha kecil dan menengah lainnya. Jawa Timur juga mencatatkan sebagai provinsi yang pertumbuhan domestik regional bruto pada 2018 mencapai 5,57% atau di atas pertumbuhan nasional Indonesia yang hanya 5,27%.

Ketika melihat elemen pemerintah dan masyarakat mulai bergerak meningkatkan daya saing UMKM, sudah waktunya pers Indonesia memberikan sumbangsih konkret dan strategis dalam penguatan ekonomi kerakyatan berbasis digital dalam momentum Hari Pers Nasional 2019.

Posisi pers saat ini memiliki peran penting selain dukungan aktor pemerintah, publik, dan swasta. Pers dapat menjadi agen yang berperan signifikan dalam komunikasi pembangunan. Tentu posisi pers dalam komunikasi pembangunan di sini bukan bergerak atas kepentingan Pemerintah seperti pada Orde Baru. Sesuai UU 40/1999 bahwa pers berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, media kontrol sosial yang bertanggung jawab kepada masyarakat. Sehingga, kegiatan jurnalistik yang dilakukan pers mendorong perubahan dan pembaruan sosial termasuk dalam informasi penguatan ekonomi kerakyatan berbasis digital.

 Apalagi di era media digital, setiap netizen memiliki kemampuan memproduksi pesan dan saling menukar pesan terhadap masyarakat luas (demassified). Bahkan lebih dari itu, netizen bisa langsung berjejaring untuk kepentingan bisnis dan kepeminatan tertentu. Tapi patut diakui tidak semua netizen memiliki tingkat kecakapan yang sama dalam berjejaring di dunia maya, sehingga kesenjangan digital juga masih dirasakan netizen di Indonesia. Bagi Mila G. Hernandes (2007), kesenjangan media digital bukan hanya persoalan minimnya infrastruktur digital, tapi juga bisa disebabkan oleh kurangnya kecakapan dan pemahaman pengguna terhadap internet.

Maka dari itu, pers sebagai lembaga kemasyarakatan perlu berperan dalam melakukan kegiatan edukatif terhadap kelompok-kelompok penggerak ekonomi kerakyatan yang belum menggunakan internet sebagai basis bisnis. Misalnya di wilayah perdesaan banyak petani, pengusaha konfeksi, pengusaha manufaktur, pengusaha kuliner lokal dan pelaku UMKM lainnya yang belum paham dan cakap menggunakan internet sebagai basis pengembangan bisnis.

Pers memiliki fungsi media pendidikan, sehingga menambah wawasan serta pengetahuan terhadap publik. Pers dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak kepentingan untuk melakukan pendampingan pengembangan sumber daya pelaku UMKM di berbagai daerah agar siap menuju ekonomi kerakyatan berbasis digital. Pelatihan semacam ini telah dilakukan oleh organisasi Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) wilayah Jawa Timur dengan tema Madura go to Digital”, yaitu memberikan pelatihan aplikasi kepada pengusaha UMKM di Madura agar dapat mempromosikan dan menjual produknya secara digital.

Pasca pelatihan, target berikutnya semua promosi dan transaksi akan terus didampingi oleh Japnas agar produknya tidak hanya laku di Madura saja. Tapi masuk ke pasar yang lebih luas di Indonesia dan luar negeri. Kegiatan serupa juga dilakukan komunitas Gerakan Melukis Harapan (GMH) yang memberikan pelatihan produksi UMKM kepada warga kampung bekas lokalisasi Dolly di Surabaya. GMH melatih warga untuk memproduksi dan memasarkan bahan minuman berbahan rumput laut yang diberi nama Orumy dan makanan olahan keripik singkong yang diberi nama Samijali.

Di era informasi semacam ini akan lebih optimal apabila kegiatan penguatan sosial di masyarakat bisa dilakukan berkolaboarasi dengan berbagai pihak kelompok kepentingan. Dengan demikian, manfaat yang didapatkan jauh lebih besar. Begitu pun dalam kegiatan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis digital bagi pelaku UMKM, pers bisa menjadi inisiator dalam kolaborasi antar lembaga seperti, dinas perindustrian dan perdagangan, lembaga pendidikan tinggi, dan asosiasi pengusaha supaya mendorong pelaku UMKM di berbagai daerah. Itu untuk meningkatkan kualitas produknya dan beralih menggunakan digital sebagai basis bisnis mereka.

Dengan begitu, pers menjadi elemen yang signifikan bermanfaat dan lebih dekat bersama masyarakat. Semoga tema Hari Pers Nasional 2019 bukan hanya sebatas barisan kata tanpa makna. Pers dapat berperan penting dalam komunikasi perubahan sosial, khususnya ekonomi kerakyatan berbasis digital. Selamat Hari Pers Nasional. 

(mr/*/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia