Jumat, 26 Apr 2019
radarmadura
icon-featured
Politik Pemerintahan
KPU Harus Genjot Sosialisasi

Tak Netral, ASN Bisa Dipidana

05 Februari 2019, 14: 38: 10 WIB | editor : Abdul Basri

Tak Netral, ASN Bisa Dipidana

PAMEKASAN – Pemilu raya bakal digelar 17 April mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta lebih optimal menyosialisasikan teknis pemilihan itu. Pasalnya, ada lima lembar kertas yang harus diperhatikan sebelum menentukan pilihan oleh masyarakat.

Aktivis mahasiswa Abd. Ghafur mengatakan, sosialisasi teknis pemilihan harus optimal. Khususnya, bagi masyarakat marginal, pinggiran, berkebutuhan khusus, dan lanjut usia (lansia). Masyarakat harus diberi pemahaman mengenai perbedaan kertas pilihan. Mengingat, pada 17 April mendatang, warga harus mencoblos di lima kertas pemilihan yang berbeda. Yakni, kertas untuk pemilihan DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, DPD, dan calon presiden-wakil presiden. Kertas hanya dibedakan warna. ”Bisa jadi masyarakat sulit membedakan,” katanya kemarin (4/2).

Dengan demikian, sosialisasi harus digelar secara masif. Masyarakat harus dibimbing langsung agar bisa membedakan tiap kertas yang akan dicoblos di bilik pemilihan itu. Tanpa sosialisasi dan bimbingan teknis pemilihan, masyarakat akan sulit membedakan. Apalagi, pada kertas pemilihan wakil rakyat, tidak ada foto calon. Penyelenggara pemilu hanya menyertakan nama calon.

Ketua KPU Pamekasan Moh. Hamzah mengatakan, sosialisasi dilakukan secara optimal. Penyelenggara pemilu mulai dari tingkat kabupaten hingga desa memberi edukasi kepada masyarakat mengenai teknis pemilihan. Bahkan, sekarang ada 55 relawan demokrasi yang membantu sosialisasi.

Relawan tersebut memiliki tugas objek sosialisasi berbeda. Termasuk, pemilih pemula, pemilih perempuan, dan kaum marginal. Dengan sosialisasi itu, diharapkan pemilu mendatang berjalan lancar. Angka partisipasi masyarakat diharapkan tinggi.

Sementara itu, aparatur sipil negara (ASN) diwanti-wanti tidak terlibat dalam mengampanyekan pasangan calon presiden maupun calon legislatif. Jika terbukti aktif berkampanye, bisa berurusan dengan hukum. ”ASN yang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah,” kata Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Pamekasan Sukma Tirta Umbara Firdaus.

Ketentuan tersebut berdasar pasal 282 dan pasal 494 UU 7/2017 tentang Pemilu. Karena itu, dia mengingatkan agar ASN tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu. Meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga, dan masyarakat. ”Kami juga sudah membuka pendaftaran tim relawan pengawasan pemilu. Silakan jika ada yang berkenan bisa menghubungi kami,” terangnya.

Anggota DPRD Pamekasan Maskur Rasid meminta Bawaslu benar-benar menjalankan fungsinya secara maksimal. Jika ada yang terbukti, harus ditindak secara professional. ”Kami berharap agar Bawaslu mengawasi ASN dalam momentum politik ini,” tukas politikus PPP tersebut.

(mr/pen/sin/luq/bas/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia