Minggu, 17 Feb 2019
radarmadura
icon featured
Kedai

Jatah Preman

Oleh Imam S. Arizal

28 Januari 2019, 10: 00: 56 WIB | editor : Abdul Basri

Imam S. Arizal Wartawan Jawa Pos Radar Madura.

Imam S. Arizal Wartawan Jawa Pos Radar Madura. (RadarMadura.id)

Di mana bumi diinjak, di situ akan ada preman. Di mana ada preman, di situ pasti ada permintaan jatah. Sesuai dengan kadar keimanan dan maqam atau kedudukan si preman tersebut.

PERTENGAHAN Januari lalu, saya bersama beberapa kru kantor Jawa Pos Radar Madura (JPRM) bertamasya ke Bandung, Jawa Barat. Di Paris van Java ini saya mendapatkan banyak pengalaman. Bukan hanya soal pariwisata dan dinginnya Kota Kembang, melainkan soal istilah ”jatah preman” pun saya juga mendapatkannya.

Ceritanya begini. Saat bus yang saya tumpangi berhenti di titik-titik strategis, selalu ada pedagang dan pengamen masuk. Pedagang itu menyuguhkan aneka makanan, suvenir, atau oleh-oleh khas Bandung lainnya. Sedang si pengamen akan menyanyikan lagu-lagu yang mereka hafal. Tak peduli suaranya bagus atau jelek. Disukai penumpang bus atau tidak, itu bukan urusan mereka. Yang terpenting, mereka mendapat jatah untuk makan dan kebutuhan lainnya.

Jika dagangan tak laku, atau pengamen tak mendapatkan uang receh, maka mereka akan menggerutu. Kata-kata kasar pun bisa keluar dari bibir mereka. Wisatawan akan disebut pelit dengan menggunakan bahasa Sunda kasar yang tak mudah dimengerti pendatang.

Pemandangan bus pariwisata dimasuki pedagang dan pengamen tentu cukup mengganggu wisatawan, termasuk saya. Ini merupakan kali pertama saya mendapat pemandangan bus pariwisata diserbu pedagang dan pengamen. Di kota-kota wisata lainnya, saya belum pernah merasakannya.

Raut wajah kami yang kurang nyaman dengan hadirnya pedagang dan pengamen ini rupanya disadari betul oleh agen travel. Pemandu wisata berkali-kali menjelaskan bahwa tak bisa menghalangi pedagang dan pengamen masuk ke dalam bus. Jika tidak diizinkan masuk, dikhawatirkan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Sebab menurut si pemandu wisata, pernah suatu ketika ada rombongan wisatawan dari Jogjakarta datang ke Bandung. Pedagang dan pengamen tidak diizinkan untuk masuk ke bus yang mereka tumpangi. Apa yang terjadi, di tengah perjalanan, bus asal Kota Gudeg itu dilempari batu.

Daripada terjadi semacam itu, lebih baik kita izinkan mereka masuk,” kata si pemandu wisata. Ya isitilahnya memberi jatah preman lah,” tambahnya menghibur kami yang mulai mengerutkan dahi.

Ya, jatah preman. Istilah ini cukup akrab di mata masyarakat. Jika ditilik melalui sejarah politik di negeri ini, preman cukup akrab di era Orde Baru. Mereka kerap dikendalikan oleh pemerintah untuk mengendalikan kuasa rezim. Bahkan, sebuah organisasi bentukan pemerintah bisa menggebuki warga yang dianggap mengkritisi pemerintah.

Modusnya macam-macam. Bisa saja mereka yang digebuki dianggap menentang atau melawan Pancasila. Atau karena dianggap menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik. Atau karena dinilai mengganggu terhadap bisnis para penguasa. Atau karena alasan-alasan lainnya yang entah apalah itu namanya.

Preman kadang kala didefinisikan sebagai free man, atau orang yang bebas. Orang-orang yang tergabung dalam kelompok ini menganggap dirinya kebal hukum. Karenanya mereka seakan-akan bebas melakukan tindakan apa pun.

Tetapi dalam konteks sosial politik, preman tidak cukup didefinisikan dengan istilah tersebut. Sebab, preman bukan hanya kelompok kriminal belaka. Preman bukan hanya yang melakukan pemalakan terhadap wisatawan, terhadap pemilik kendaraan, ataupun yang lainnya. Preman dalam konteks politik bisa berwajah dengan aneka ragam.

Ada preman yang berbaju agama. Mereka seakan-akan memiliki kebebasan untuk menggebuki orang lain yang dinilai melanggar aturan keagamaan. Dengan dalih menegakkan agama, segala bentuk kekerasan dihalalkan.

Ada pula preman yang berbaju Pancasila. Mereka seakan-akan bebas melakukan sweeping, termasuk menggebuki orang lain yang dinilai menentang Pancasila. Baik kelompok yang berbaju agama atau berbaju Pancasila ini kerap melakukan penghakiman mendahului penegak hukum.

Selain kelompok di atas, ada pula preman anggaran. Nah, kelompok ini saya waswas untuk menjelaskan. Sebab, mereka merupakan orang-orang terdidik yang tentu saja punya strategi tersendiri untuk menjarah anggaran pemerintahan.

Preman anggaran ini harus mendapat jatah. Jika tidak, mereka akan menghambat pembangunan. Bahkan, pembahasan anggaran bisa saja tak selesai-selesai jika si preman anggaran ini tak kebagian.

Pernah suatu ketika seorang kepala dinas curhat kepada saya. Dia mengeluh betapa susahnya mengusulkan anggaran. Sebab, perlu bisik-bisik dan bahkan perlu ”busuk-busuk” agar anggaran mudah diusulkan.

Preman anggaran ini tentu paling berbahaya dibanding dengan ragam preman lainnya. Jika preman seperti di Bandung tadi sangat kasatmata. Mereka bekerja, meminta ”hak” sesuai dengan yang dibutuhkan. Tak perlu kaya raya atau jarahan melimpah, yang penting kebutuhan sandang, pangan, dan papan terpenuhi sudah cukup.

Preman berkedok agama dan Pancasila juga mudah dilihat mata. Mereka yang menghalalkan segala tindakan kekerasan bisa segera ditertibkan oleh aparat pemerintah. Kendati dalam kasus-kasus tertentu, kelompok tersebut juga cenderung dipelihara demi kepentingan politik sesaat.

Tetapi, preman anggaran sulit terlihat mata. Sebab transaksinya bukan lagi di jalanan, bukan di tempat keramaian, bukan pula dengan cara kekerasan. Mereka halus, santun, tapi menikam.

Mereka tak langsung mengancam keselamatan rakyat. Mereka juga tak meminta uang dari rakyat secara langsung. Tetapi mereka menggerogoti anggaran yang didapat dari pajak yang dibayarkan rakyat.

Lalu bagaimana caranya mengatasi para preman-preman itu? Tentu saja harus dikembalikan kepada tugas masing-masing. Jika penegak hukum, tegakkanlah hukum tanpa pandang bulu. Jika ahli agama, sampaikanlah nilai-nilai agama tanpa kepentingan lainnya.

Tetapi membasmi kelompok preman hingga ke akar-akarnya bukanlah perkara mudah. Sebab di dunia ini, di mana ada Musa di situ pasti ada Firaun. Negara hukum akan terus berhadapan dengan negara para preman. Kita hanya bisa berikhtiar agar negara hukum tidak dikerdilkan oleh kelompok atau aliran pengusung negara preman.

(mr/mam/bas/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia