Jumat, 19 Apr 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

APK Melanggar Boleh Diambil Lagi

24 Januari 2019, 03: 05: 59 WIB | editor : Abdul Basri

MELANGGAR: Personel Satpol PP Pamekasan kemarin menurunkan APK yang dipasang di jalan protokol Kota Pamekasan, tepatnya Jalan Diponegoro.

MELANGGAR: Personel Satpol PP Pamekasan kemarin menurunkan APK yang dipasang di jalan protokol Kota Pamekasan, tepatnya Jalan Diponegoro. (PRENGKI WIRANANDA/RadarMadura.id)

PAMEKASAN – Peringatan kepada partai politik (parpol) agar tidak memasang alat peraga kampanye (APK) di zona dan tempat terlarang diabaikan. Puluhan alat mempromosikan diri pada Pemilu 2019 itu terpasang dalam kondisi tidak sesuai aturan.

Bawaslu Pamekasan bersama anggota sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) melakukan penyisiran. Puluhan APK milik caleg diturunkan paksa karena terbukti melanggar aturan pemasangan.

Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Pamekasan Sukma Umbara Tirta Firdaus mengatakan, penyisiran APK melanggar secara konsisten dilakukan. Kegiatan tersebut dilakukan setiap dua pekan. ”Sekarang ini gelombang keempat,” katanya kemarin (23/1).

Beberapa titik menjadi target operasi. Yakni, kawasan terlarang yang ditetapkan oleh KPU Pamekasan. Kemudian, tempat ibadah, kantor pemerintah, APK yang dipaku di kayu, dan yang dipasang di tiang listrik serta tiang telepon.

Bawaslu Pamekasan secara persuasif menyampaikan kepada pengurus parpol untuk tidak memasang APK di zona terlarang. Tempat-tempat yang tidak diperbolehkan ada alat promosi diri baik caleg, calon anggota DPD maupun capres dan cawapres disampaikan.

Namun, masih saja ditemukan APK yang dipasang di zona terlarang. Pada razia gelombang keempat kemarin, 41 alat peraga kampanye diturunkan paksa. ”Karena melanggar, kami turunkan,” katanya.

Dari total 41 APK yang diturunkan, menurut Sukma paling banyak milik caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Yakni sebanyak 15 unit. Bahkan, satu banner berukuran besar terpasang di jalan protokol. Sisanya dari berbagai parpol.

Sukma menyampaikan, baliho raksasa milik caleg DPRD Jatim dari PKB itu memang baru diturunkan. Sebab, pada SK pertama yang dikeluarkan KPU Pamekasan, Jalan Diponegoro tidak termasuk zona terlarang.

Padahal jalan tersebut masuk kawasan protokol. Sejumlah ketua parpol mendesak agar SK itu direvisi. Atas dasar desakan tersebut, Bawaslu Pamekasan merekomendasi kepada KPU agar SK direvisi.

Hasil revisi, Jalan Diponegoro masuk kawasan terlarang karena jalan protokol. Dengan demikian, baliho raksasa itu baru diturunkan. ”SK hasil revisi baru turun dua minggu yang lalu,” katanya.

APK yang diturunkan paksa itu dipastikan dalam kondisi baik. Pemilik bisa mengambil di kantor Bawaslu Pamekasan untuk dipasang kembali sesuai aturan yang berlaku.

Ketua DPC Gerindra Pamekasan Taufikurrahman mendukung penindakan tegas yang dilakukan Bawaslu. Menurut dia, penyelenggara tidak boleh pandang bulu dalam menegakkan aturan.

Jika melanggar, siapa pun harus ditindak secara tegas. Dengan demikian, pesta demokrasi lima tahunan akan berjalan sesuai harapan. ”Penyelenggara pemilu harus netral, salah satunya menindak tegas tanpa pandang bulu,” tandasnya.

(mr/pen/hud/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia