Minggu, 17 Feb 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Sebut Banyak Desa Perlu Dimekarkan

24 Januari 2019, 05: 25: 59 WIB | editor : Abdul Basri

MAKSIMALKAN PELAYANAN: Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail berbincang dengan anggota dewan lainnya kemarin.

MAKSIMALKAN PELAYANAN: Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail berbincang dengan anggota dewan lainnya kemarin. (PRENGKI WIRANANDA/RadarMadura.id)

PAMEKASAN – Pelayanan publik di tingkat desa menjadi atensi DPRD Pamekasan. Masyarakat biasanya lebih banyak bersentuhan dengan pemerintah desa dibanding dengan pemerintah kabupaten.

Hasil evaluasi sementara, pelayanan di tingkat desa kurang optimal. Salah satu pemicunya, terlalu banyak warga dan letak geografis yang sangat luas, sehingga pelayanan terhambat. Desa yang demikian dinilai perlu dimekarkan.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail mengatakan, beberapa waktu lalu sejumlah ketua fraksi menggelar rapat terbatas bersama Bupati Baddrut Tamam. Dalam rapat tersebut muncul usulan pemekaran desa.

Salah satu pertimbangannya, pelayanan kepada masyarakat yang harus dioptimalkan. Jumlah penduduk yang terlalu banyak dinilai dapat menghambat pelayanan. Pemekaran dinilai perlu dilakukan.

Kajian sementara, ada beberapa desa yang perlu dimekarkan. Yakni, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan; Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan; serta Desa Palengaan Laok dan Palengaan Daya, Kecamatan Palengaan.

Kemudian, ada tiga desa di wilayah pantai utara (pantura) yang jumlah penduduknya sangat banyak. Bahkan jika tiga desa itu digabung, jumlah penduduknya mengalahkan satu Kecamatan Pakong. ”Ada satu desa yang jumlah penduduknya sampai 20 ribu jiwa,” ungkap Ismail kemarin (23/1).

Desa yang terlalu luas juga menjadi kendala pembangunan. Sebab, dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) yang diterima tidak beda jauh dengan desa yang jumlah penduduknya dalam batas wajar.

Pemekaran desa harus digarap sejak sekarang. Dua atau tiga tahun ke depan, desa hasil pemekaran bisa memiliki kepala desa definitif. ”Harus dimulai dari sekarang,” usulnya.

Politikus Demokrat itu menyampaikan, dalam waktu dekat koordinasi bersama dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) akan digelar. Bagian Organisasi Setkab Pamekasan juga akan dilibatkan.

Harapannya, segera ada rumusan kebijakan yang akan ditempuh dalam upaya pemekaran. Rencana tersebut membutuhkan waktu dan tenaga ekstra. ”Semoga rencana pemekaran desa berjalan sesuai harapan,” tukas Ismail.

Kabid Pemerintahan Desa DPMD Pamekasan Muttaqin mengaku belum mengetahui secara detail rencana pemekaran desa. Dia masih mempelajari regulasi mengenai pemekaran desa. ”Regulasinya kami pelajari dulu. Pemekaran desa apakah tupoksi kami, atau bagian lain,” kata dia.

(mr/pen/hud/bas/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia