Minggu, 17 Feb 2019
radarmadura
icon featured
Catatan

Satukan Hati Menuju Madura Provinsi

Oleh Prengki Wirananda

23 Januari 2019, 10: 40: 44 WIB | editor : Abdul Basri

Prengki Wirananda Jurnalis Muda Jawa Pos Radar Madura.

Prengki Wirananda Jurnalis Muda Jawa Pos Radar Madura. (RadarMadura.id)

MIMBAR diskusi tentang pembentukan Madura Provinsi kembali digelar. Rentetan kegiatan pengukir catatan sejarah itu akan diselenggarakan di Kota Pahlawan, Surabaya, Sabtu (26/1).

Para pemangku kebijakan seperti bupati, ketua DPRD, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga tokoh partai politik yang duduk di kursi parlemen dijadwalkan hadir. Isu-isu strategis akan dibahas. Langkah perjuangan akan dikaji bersama.

Putusan MK yang menolak judicial review UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah tidak menyurutkan semangat masyarakat Madura untuk mandiri. Berbagai celah akan ditempuh demi terwujudnya kedigdayaan ekonomi.

Isu kesejahteraan menjadi topik pembicaraan hangat. Sebab, rakyat yang hidup di surga sumber daya alam (SDA) itu masih dihantui kemiskinan. Bahkan empat kabupaten di Madura masuk enam daerah termiskin di Jatim.

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim 2016, posisi pertama enam kabupaten termiskin diduduki Kabupaten Sampang. Dengan jumlah penduduk miskin 227.800 orang.

Disusul Bangkalan sebanyak 205.710 orang. Sumenep berada di posisi empat dengan jumlah penduduk miskin 216.140 orang. Sementara Pamekasan berada di posisi enam dengan jumlah warga miskin 142.320 orang.

Menjadi rahasia umum bahwa Madura surga minyak dan gas bumi (migas). Puluhan corong sumur menganga siap mengeluarkan minyak mentah dan gas bumi. Kekayaan alam itu melimpah.

Dari ujung timur Pulau Madura, sebanyak tiga Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) melakukan eksplorasi. Yakni, PT Kangean Energi Indonesia (KEI) Ltd. di Blok Pagerungan Besar, Kecamatan/Pulau Sapeken.

Kemudian, Blok Terang Sirasun Batur (TSB) di perairan Pulau Komirian, Kecamatan/Pulau Raas. Lalu, PT Santos Pty. Ltd. menggarap Blok Maleo tepatnya di perairan Pulau/Kecamatan Giligenting.

Empat perusahaan pengelola migas lain dalam tahap ekplorasi. Yakni, PT Energi Mineral Langgeng (EML) di Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi. Perusahaan tersebut mengembangkan pengeboran migas di daratan (onshore).

Lalu, Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) di Perairan Raas, Husky Anugerah Limited di perairan Sapeken dan Petronas Carigali di perairan Pasongsongan. Tiga perusahaan tersebut mengebor di wilayah laut (offshore).

Ironi. Dari tiga blok migas yang berproduksi, hanya satu yang masuk wilayah Sumenep. Yakni, blok Pagerungan Besar. Posisi sumur itu berada di kawasan 4 mil dari darat. Sementara blok TSB merupakan kewenangan Pemerintah Pusat karena posisinya diatas 12 mil laut.

Lalu, blok Maleo yang digarap PT Santos Pty. Ltd. menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jatim karena berada di kawasan diatas 4 mil laut. Kawasan blok ini sempat digugat Pemkab Sumenep. Namun, sampai sekarang tetap menjadi kewenangan Pemprov Jatim.

Kabupaten Sampang bukan termasuk wilayah penghasil migas. Lokasi sumur milik PT Santos Pty. Ltd. berada di wilayah laut di atas 4 mil. Dengan demikian, kewenangannya berada di bawah kuasa Pemprov Jatim.

Bangkalan menjadi wilayah penghasil migas. Sebab, sumur milik PT Pertamina Hulu Energi (PHE) West Madura Offshore (WMO) berada di wilayah laut 4 mil ke bawah. Dari sekian banyak blok migas di Madura, yang menyumbang dana bagi hasil (DBH) khusus kategori daerah penghasil migas hanya dua blok.

Migas belum memberikan dampak kesejahteraan yang signifikan. Sebab, hasil yang didapat hanya sedikit. Satu-satunya cara untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat Madura dari sisi migas, wajib hukumnya mandiri menjadi provinsi.

Sesuai UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemeirntah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur jelas hak yang diperoleh pemerintah daerah. Pasal 14 huruf (e) dan huruf (f) menjelaskan secara detail penerimaan itu.

Khusus pertambangan minyak bumi, pemerintah pusat menerima 84,5 persen, sedangkan pemerintah daerah menerima 15,5 persen. Sementara pembagian penerimaan gas yaitu 69,5 persen pemerintah pusat dan 30,5 persen pemerintah daerah.

Perincian pembagian penerimaan untuk pemerintah daerah dijelaskan pada pasal 19 ayat (2) dan (3). Yakni, 3 persen untuk pemprov, 6 persen untuk daerah penghasil, dan 6 persen untuk daerah dalam provinsi yang bersangkutan.

Kemudian, pembagian penerimaan gas yakni 6 persen untuk pemprov, 12 persen untuk kabupaten/kota penghasil, dan 12 persen lainnya untuk kabupaten dalam provinsi yang bersangkutan.

Pembagian itu akan akumulatif milik Madura jika menjadi provinsi tersendiri terwujud. Bisa dibayangkan, 15,5 persen dari penerimaan minyak dan 30,3 persen penerimaan gas akan dikelola secara mandiri oleh Madura.

Rakyat Madura akan sejahtera. Masyarakat tidak perlu mencari penghidupan ke daerah lain bahkan sampai ke luar negeri. Tidak akan ada cerita warga Madura meninggal di negeri jiran. Tidak akan ada lagi cerita warga kelaparan.

Maka saatnya, satukan hati, satukan tekad menuju Madura Provinsi. Menjadi mandiri bukanlah utopia belaka. Ada celah yang bisa ditempuh. Salah satunya, pemekaran daerah. Salah satu kabupaten harus mekar menjadi kabupaten dan kota.

Secara geografis, sangat memungkinkan pembentukan Kota. Tinggal keseragaman keinginan dari seluruh komponen di Madura untuk mewujudkan cita-cita itu. Khususnya, bulat tekad dari para pemangku kuasa.

(mr/*/bas/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia