Selasa, 19 Feb 2019
radarmadura
icon featured
Features

Delapan dari 127 Produk IKM Kantongi Sertifikasi Halal

20 Januari 2019, 18: 48: 21 WIB | editor : Abdul Basri

LOKAL: Siswanto menunjukkan sejumlah produk IKM mamin di kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bangkalan, Jumat (18/1).

LOKAL: Siswanto menunjukkan sejumlah produk IKM mamin di kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bangkalan, Jumat (18/1). (BADRI STIAWAN/RadarMadura.id)

Label halal bagi orang yang memeluk agama Islam bukan sekadar cap. Namun, sebagai patokan makanan atau minuman (mamin) tersebut baik dikonsumsi secara syariat atau tidak.

BADRI STIAWAN, Bangkalan

GENANGAN masih terlihat di beberapa titik halaman kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Bangkalan. Bumi Kota Salak baru saja diguyur hujan pada Jumat (18/1). Pagi itu, Jawa Pos Radar Madura (JPRM) mengagendakan pertemuan dengan Kabid Industri Agro R. Siswanto untuk wawancara.

”Perlu ke siapa? Sudah janjian?” penerima tamu menyambut di pintu utama. Pertanyaan itu sudah biasa terdengar jika masuk ke gedung ini. Setelah disampaikan maksud dan tujuan, petugas terlebih dahulu masuk ke ruangan. Memastikan orang yang akan saya temui ada.

”Silakan. Sudah ditunggu,” ucapnya. Dari tempat pendaftaran pencari kerja, ruangan R. Siswanto masuk melalui pintu sebelahnya. Di samping depan pintu bertuliskan Pendaftaran Kerja (AK1).

Bersalaman, saling membalas senyum, dan mempersilakan duduk sudah biasa menjadi adat penyambutan. Seperti sudah dipersiapkan. Data yang ingin ditanyakan tertata. Di atas mejanya beberapa dokumen terbuka. Pria yang mengenakan kaus olahraga itu menjelaskan satu per satu angka-angka yang tersaji.

Industri kecil menengah (IKM) di Bangkalan mencapai ribuan. Namun yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman (mamin) hanya 127 IKM. Dari ratusan IKM itu, baru beberapa produk yang sudah melalui beberapa uji kelayakan.

Minimal bisa memenuhi dua uji. Yakni hak kekayaan intelektual (HKI) merek dan uji nutrisi. Saat ini sudah ada 37 IKM yang memiliki HKI. Pada 2017 sebanyak 16 produk mamin. Kemudian 2018 ada 21 produk yang difasilitasi untuk bisa mendapatkan HKI merek.

”Kalau belum punya logo, kami buatkan. Belum punya nama, kami bantu usahakan,” ungkapnya. Pihaknya juga memberikan pendampingan pada IKM yang akan menguji kandungan nutrisi produknya. Fasilitasi tidak hanya berupa pendampingan, melainkan juga membantu memberikan keringanan biaya pengurusan HKI merek dan uji nutrisi.

Tahun 2017, ada 18 produk IKM yang difasilitasi untuk bisa lolos uji nutrisi. Kemudian 2018 terdapat 20 produk. Sementara ini pihaknya baru bisa membantu pelaku IKM untuk memfasilitasi pengurusan HKI merek dan uji nutrisi. Itu pun tidak bisa menyentuh pada semua IKM karena anggaran terbatas.

”Keinginannya bisa memfasilitasi sertifikasi halal sampai BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan),” kata Siswanto. Anggaran untuk memfasilitasi HKI merek dan uji nutrisi IKM tahun ini hanya Rp 8 juta. Anggaran tersebut lebih kecil dibandingkan 2018 yang mencapai Rp 15 juta.

”Kami bagi sesuai kemampuan anggaran,” jelasnya sembari menunjukkan beberapa produk IKM mamin. Pengurusan HKI merek dan uji nutrisi bisa dilakukan perseorangan, kelompok, perguruan tinggi atau konsultan di bidang tersebut. Namun beberapa difasilitasi lembaganya untuk membantu pelaku IKM.

Setelah melalui proses HKI merek dan uji nutrisi, langkah yang diperlukan yakni pengurusan sertifikasi halal. Dari ratusan IKM mamin, baru 8 produk yang sudah mengantongi sertifikasi halal. Disperinaker tidak memfasilitasi sertifikasi ini karena biaya pengurusannya mahal. ”Butuh Rp 2 juta sampai Rp 3 jutaan,” papar pria berkumis itu.

Karena itu, pihaknya meminta bantuan pemerintah provinsi. Tahun 2018 ada 5 IKM yang dapat jatah untuk melakukan sertifikasi halal. Sedangkan 3 produk IKM mamin lainnya sudah mendapat sertifikasi tahun sebelumnya.

Siswanto menjelaskan, untuk bisa didistribusikan ke warung atau minimarket, produk IKM mamin harus lolos uji produksi industri rumah tangga pangan (PIRT). Uji tersebut dilakukan sebelum bisa lanjut ke uji BPOM. ”Jadi setiap produk mamin yang dipasarkan minimal harus punya PIRT kalau belum lolos uji BPOM,” jelasnya.

Kepala Disperinaker Bangkalan Amina Rachmawati menyampaikan, untuk bersaing di pasaran tidak hanya perlu lolos sejumlah uji. Desain dan nama produk juga harus menarik. Desain dan kemasan produk IKM menjadi salah satu indikator peningkatan daya saing.

Diharapkan produk IKM di Bangkalan bisa menjadi produk yang mengangkat potensi kearifan lokal. Selain nilai gizinya memenuhi syarat, produknya juga berkualitas. Sehingga memiliki berdaya saing. ”Tidak sekadar bisa diterima masyarakat, tapi harus punya produk yang berkualitas,” tandasnya.

(mr/luq/bas/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia