Kamis, 21 Mar 2019
radarmadura
icon featured
Sampang

Setahun Lahan Pemkab Disewakan Rp 30 Ribu

11 Januari 2019, 01: 27: 51 WIB | editor : Abdul Basri

ASET PEMKAB: Petani berada di lahan milik pemkab yang disewakan di Jalan Jaksa Agung Suprato.

ASET PEMKAB: Petani berada di lahan milik pemkab yang disewakan di Jalan Jaksa Agung Suprato. (ZAINAL ABIDIN/RadarMadura.id)

SAMPANG – Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset (BPPKA) Sampang menyewakan aset pemkab berupa lahan pertanian kepada masyarakat. Biaya sewa aset tersebut hanya Rp 2.500 per hektare dalam sebulan atau Rp 30 ribu setiap tahun.

Anggota Komisi II DPRD Sampang Syamsuddin mengatakan, ada sekitar 89 bidang lahan pertanian milik pemkab yang disewakan kepada masyarakat. Aset itu tersebar di sejumlah kecamatan. Selama ini harga sewa murah, bahkan hanya separo dari harga sewa lahan milik warga.

Sebagai perbandingan, kata Syamsuddin, harga sewa lahan warga bisa mencapai Rp 15 juta sampai Rp 20 juta per hektare tiap tahun. Politikus Hanura itu meminta pemkab mengkaji ulang dan menaikkan biaya sewa lahan pertanian. Apalagi tanah pemkab subur dan dekat dengan sumber air.

”Harga lahan yang berada di lokasi strategis juga bisa dinaikkan agar PAD dari sektor itu meningkat,” kata dia Rabu (9/1).

Kabid Pengelolaan Aset BPPKAD Sampang Bambang Indra Basuki menyampaikan, lahan pertanian milik pemkab yang disewakan seluas 87 hektare atau sekitar 6,6 persen dari total 1.315 hektare. Aset itu tersebar di sejumlah kecamatan di Sampang. Namun, yang paling banyak berada di wilayah kota.

Mayoritas lahan pertanian yang disewakan merupakan lahan tadah hujan. Warga hanya memanfaatkan lahan tersebut untuk menanam jagung dan rumput. Dengan demikian, harga sewa dipatok tidak mahal.

”Harga itu sudah berlaku sejak 2011. Kami tidak berani menaikkan harga sewa karena khawatir warga tidak mau menyewanya lagi,” ujarnya.

Selain lahan pertanian, ada sejumlah lahan yang juga disewakan kepada warga. Lahan itu ditempati pedagang kaki lima (PKL), tambak budi daya, green house, dan penjual bunga.

”Harga sewa lahan yang ditempati berjualan dan usaha budi daya lebih mahal daripada sewa lahan pertanian. Mulai Rp 50–100 ribu per bulan,” terang Bambang.

Masyarakat yang berkeinginan menyewa tanah aset pemkab bisa mengajukan permohonan kepada BPPKAD melalui kelurahan dan kecamatan. Terpenting adalah komitmen masyarakat untuk rutin membayar biaya sewa dan bisa bertanggung jawab dengan menjaga dan memanfaatkan lahan sesuai dengan perjanjian.

”Warga tidak boleh menunggak biaya sewa lahan. Karena itu merupakan sumber penghasilan pendapatan daearah,” pungkasnya.

(mr/nal/onk/bas/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia