Sabtu, 23 Mar 2019
radarmadura
icon featured
Sampang

Rp 1 M untuk Pembangunan RTLH

DPRD: Realisasi Harus Tepat Waktu

10 Januari 2019, 02: 32: 31 WIB | editor : Abdul Basri

BUTUH SENTUHAN PEMERINTAH: Seorang warga berada di rumahnya di Dusun Tejateh, Desa Morbatoh, Kecamatan Banyuates.

BUTUH SENTUHAN PEMERINTAH: Seorang warga berada di rumahnya di Dusun Tejateh, Desa Morbatoh, Kecamatan Banyuates. (ZAINAL ABIDIN/RadarMadura.id)

SAMPANG – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Sampang menyediakan Rp 1.050.000.000 untuk pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) tahun ini. Anggaran program tersebut meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp 975 juta.

 Program RTLH tahun ini akan dilaksanakan di Kecamatan Karang Penang, Sreseh, Torjun, Tambelangan, dan Pangarengan. Masing-masing kecamatan minimal ada tiga rumah warga yang dibangun.

 Meski anggaran untuk program RTLH 2019 naik, jumlah warga yang akan menerima bantuan tersebut justru berkurang. Data DPRKP Sampang menunjukkan, pada 2018 penerima bantuan berjumlah 65 orang. Sementara tahun ini hanya 35 orang.

Kepala DPRKP Sampang Abd. Hannan melalui Kabid Perumahan dan Pertanahan Faisol Ansori menegaskan, program RTLH 2019 sudah dianggarkan. Ada sekitar 90 pengajuan permohonan bantuan yang sebelumnya masuk ke lembaganya. Namun, hanya 35 pengajuan yang diterima.

Penerima bantuan berkurang dari tahun lalu karena setiap pengerjaan rumah yang semula dianggarkan Rp 15 juta kini menjadi Rp 30 juta. Itu berdasarkan perintah bupati. Dengan begitu, DPRKP harus mengurangi jumlah penerima bantuan.

”Dengan penambahan anggaran, ada perubahan struktur pembangunan rumah. Kami bekerja sama dengan Kodim 0828/Sampang dalam melakukan pengawasan pelaksanaan program,” kata dia Selasa (8/1).

Pengajuan bantuan RTLH dilakukan oleh tenaga kesejahteraan sosial (TKS) di masing-masing kecamatan. Setiap proposal minimal ada 10 rumah warga yang diajukan. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain, surat rekomendasi dari kepala desa (Kades) dan camat, KTP, KK, dan sertifikat tanah yang ditempati rumah tersebut.

Kriteria rumah yang bisa diajukan untuk mendapat bantuan dinilai dari kondisi fisik, ukuran atau luas, dan kondisi lantai. ”Kami memprioritaskan rumah yang betul-betul ditempati warga,” tegasnya.

Faisol berharap Kades dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) lebih aktif mendata warga yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Kemudian, data tersebut diajukan melalui musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes) dan musrenbangcam.

Dari hasil verifikasi dan survei yang dilakukan bersama Dinas Sosial (Dinsos) Sampang, mayoritas rumah yang akan dibantu sudah tidak layak huni. Luas atau ukuran rumah tidak memenuhi standar bangunan. Idealnya, setiap orang menempati kamar dengan luas 3 x 9 meter persegi.

”Kami menargetkan program ini akan terealisasi pada Maret 2019. Sambil lalu menunggu dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) surat perintah kerja (SPK) turun,” ujarnya.

Ketua Komisi IV DPRD Sampang Amin Arif Tirtana meminta dinas terkait bisa lebih maksimal dalam merealisasikan program tersebut. Realisasi program harus bisa tepat waktu dan tepat sasaran.

”Program harus dijalankan tepat waktu sesuai dengan perencanaan. Jangan sampai molor, karena manfaatnya sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat,” pintanya. 

(mr/nal/onk/bas/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia