Kamis, 24 Jan 2019
radarmadura
icon featured
Features

DPRD Pamekasan Adukan Persoalan Garam ke Kementerian BUMN

Minta Pusat Segera Lakukan Investigasi

09 Januari 2019, 13: 23: 25 WIB | editor : Abdul Basri

KAWAL GARAM: Wakil Ketua DPRD Pamekasan Hermanto menyerahkan dokumen kajian persoalan garam di Pamekasan kepada Asisten Deputi Industri Agro dan Farmasi II Kementerian BUMN Agus Suharyono.

KAWAL GARAM: Wakil Ketua DPRD Pamekasan Hermanto menyerahkan dokumen kajian persoalan garam di Pamekasan kepada Asisten Deputi Industri Agro dan Farmasi II Kementerian BUMN Agus Suharyono. (HARUN SUYITNO FOR RadarMadura.id)

PAMEKASAN - Tata niaga garam di Pamekasan dinilai belum berdampak positif bagi warga. Bahkan terindikasi ada permainan oknum yang merugikan warga. Persoalan itu diadukan ke Kementerian BUMN kemarin (8/1).

Anggota Komisi II DPRD Pamekasan Harun Suyitno menyatakan, petani garam belum menikmati hasil kerjanya secara maksimal. Sebab, terlalu banyak permainan dari berbagai kalangan yang merugikan petani garam.

Di antaranya, harga garam yang cenderung murah ketika produksi normal. Meski hasil panen melimpah, keuntungan yang didapat petani stagnan. Kuat dugaan, ada permainan harga. ”Kalau petani tidak mengikuti harga pasar, garam tidak laku,” katanya kemarin (8/1).

Kemudian, kerja sama antara PT Garam dan petani lokal kerap memicu polemik. Salah satunya, kerja sama pengelolaan lahan di Desa Pandan, Kecamatan Galis, Pamekasan. Masyarakat setempat kerap memprotes karena petani lokal hanya menjadi buruh kepada penyewa lahan.

Yang menyewa lahan tersebut bukan warga setempat. Bahkan ada yang sama sekali bukan petani garam. Padahal sesuai dengan slogan, BUMN hadir untuk negeri. Warga lokal seharusnya lebih diutamakan.

Lahan garam seluas lebih dari 75 hektare itu harusnya dimanfaatkan petani garam. ”Informasi yang kami terima, ada yang bukan petani garam, tetapi dapat jatah sewa lahan,” ungkapnya.

Masalah lainnya, harga sewa lahan garam di Madura tidak sama. Padahal, pemiliknya PT Garam. Segala persoalan yang terjadi itu diadukan ke Kementerian BUMN. DPRD Pamekasan merekapitulasi hasil kajian menjadi sebuah dokumen.

Dokumen tersebut diserahkan ke kementerian yang menangani PT Garam selaku badan usaha milik negara yang bertugas mengelola garam. Harapannya, pemerintah pusat segera turun melakukan investigasi permasalahan yang terjadi di Pamekasan.

Jika ada pelanggaran, yang bersangkutan wajib dikenai sanksi tegas. Bahkan tindakan yang mengarah pada pidana wajib diselesaikan secara hukum. ”Sudah cukup petani susah, sekarang saatnya petani makmur,” ujarnya.

Politikus PKS itu menyampaikan, dewan bakal mengawal persoalan garam hingga tuntas. Jika pemerintah pusat turun ke Pamekasan, wakil rakyat siap mendampingi agar investigasi dan penyelesaian persoalan berjalan optimal.

Kepala Divisi Optimalisasi Aset PT Garam Indra Kurniawan menyatakan, kontrak sewa-menyewa lahan telah di-review. Review itu dilakukan bersama Kejari Pamekasan agar tidak terjadi persoalan hukum di kemudian hari.

Hasil review itu akan disosialisasikan kepada masyarakat dan seluruh pihak terkait. PT Garam bakal menentukan siapa saja yang akan mendapat plotting sewa lahan. ”Sudah kami review nota kontraknya bersama kejaksaan,” katanya.

Indra menyampaikan, plotting baru itu akan ditentukan maksimal akhir Februari. Dengan demikian, jika April awal musim kemarau, petani bisa langsung bekerja mengolah lahan garam. ”Maksimal akhir Februari selesai,” tandasnya.

(mr/pen/hud/bas/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia