Senin, 25 Mar 2019
radarmadura
icon featured
Sampang
Realisasi PTSL 2018 Rendah

BPN Berdalih Antusiasme Warga Rendah

09 Januari 2019, 12: 53: 19 WIB | editor : Abdul Basri

BERI PELAYANAN: Karyawan BPN Sampang melayani masyarakat.

BERI PELAYANAN: Karyawan BPN Sampang melayani masyarakat. (DARUL HAKIM/RadarMadura.id)

SAMPANG – Target sertifikasi tanah gratis melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Sampang dari tahun ke tahun meningkat. Sayangnya, realisasi program pemerintah pusat itu sangat rendah tahun lalu. Dari target sertifikasi 42 ribu bidang tanah, yang terealisasi hanya 11 ribu bidang tanah pada 2018.

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sampang Haris Suharto menyamapaikan, PTSL merupakan program strategis nasional yang diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) 6/2018. Dalam pelaksanaannya, semua bidang tanah di desa akan diukur secara keseluruhan. Baik yang sudah bersertifikat maupun yang masih proses. ”Prona hanya bagian tanah yang diukur. Sekarang satu desa penuh. Ikut tidak ikut diukur semua. Itu bedanya prona sama PTSL,” katanya Selasa (8/1).

Haris menyatakan, BPN sudah melakukan pendekatan dengan mendatangi tiap desa yang memperoleh program PTSL. Hanya, di lapangan tidak sesuai dengan harapan sehingga realisasi tahun lalu sangat rendah. ”Kendala di bawah, antusiasme masyarakat rendah. Padahal ini (pembuatan sertifikat, Red) gratis,” dalihnya.

Menurut dia, PTSL merupakan kesempatan baik bagi warga supaya tanah bersertifikat. Semua biaya pembuatan sertifikat tanah ditanggung pemerintah. Warga hanya menanggung biaya pra pembuatan. ”Seperti pemberkasan, patok tanah, dan sebagainya. Kalau ke BPN free,” ujar dia.

Tahun lalu pengukuran 42 ribu bidang tanah sudah dilaksanakan. Namun, 11 ribu bidang tanah yang selesai hingga tanah bersertifikat. Haris mengakui, dibandingkan dengan tiga kabupaten di Madura, realisasi PTSL di Sampang sangat rendah. ”Memang jauh perbandingannya dengan kabupaten lain,” ucapnya.

Kendala lain di lapangan, lanjut dia, di desa banyak warga yang bekerja ke luar daerah. Itu diketahui berdasar hasil penelusuran petugas BPN ke desa. Dari 15 desa yang ikut program PTSL 2018, realisasi yang tertinggi di Desa Asem Jaran dan Madulang. ”Supaya bisa mendapatkan program PTSL, dari desa mengajukan ke kami,” katanya.

Supaya program PTSL berjalan sebagaimana mestinya, sambung Haris, seluruh perangkat desa dan warga harus antusias. Dengan begitu, di lapangan tidak ada kendala dan PTSL berjalan lancar. Dia menjelaskan, tahun ini pihaknya mendapatkan jatah 35 ribu sertifikasi bidang tanah. Desa yang mengajukan sangat banyak.

”Yang mengajukan sejak Oktober 2018. Sampai saat ini, ada 30 desa lebih yang mengajukan,” katanya. ”Berhubung 2019 sedikit, akan kami saring betul nanti,” tegasnya. Menurut Haris, supaya realisasi PTSL sesuai dengan target, pihaknya akan mendesak desa dan memberikan imbauan. Diharapkan, realisasi PTSL tahun ini mencapai 50 persen.

Anggota Komisi I DPRD Sampang Agus Husnul Yakin mengatakan, program PTSL sudah digratiskan oleh pemerintah pusat. Karena itu, kepala desa (Kades) harus menjemput bola supaya di kemudian hari tidak ada permasalahan mengenai pertanahan. ”BPN dan Kades perlu bersinergi. Harus ada target. Jangan hanya menjalankan program,” ujarmya.

Politikus PBB asal Kecamatan Camplong itu yakin, apabila dilaksanakan dengan maksimal, target puluhan ribu bidang tanah tersebut bisa dicapai. Namun jika hanya terealisasi 11 ribu sertifikat, itu sangat jauh. Sebab itu, dia meminta, tahun ini target sertifikasi tanah mencapai seratus persen.

”Saya yakin, haqqul yakin, jika serius dan maksimal, target bisa tercapai. Program PTSL dinantikan masyarakat. Kalau dikatakan antusiasme masyarakat rendah, kami rasa tidak. Jika masyarakat tidak tahu, barangkali iya,” tukasnya.

(mr/rul/hud/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia