Kamis, 24 Jan 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Kekosongan Kepala OPD Bertambah

Bupati Janji 2019 Segera Lakukan Pengisian

05 Januari 2019, 14: 29: 18 WIB | editor : Abdul Basri

Bupati Sumenep A. Busyro Karim.

Bupati Sumenep A. Busyro Karim. (RadarMadura.id)

SUMENEP – Kekosongan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sumenep bertambah. Namun, kapan jabatan strategis tersebut akan diisi masih buram hingga Jumat (4/1).

Sebelumnya, dinas PU bina marga diisi pelaksana tugas (Plt) setelah Edy Rasiyadi menjadi Sekkab Sumenep. Badan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset (BPPKA) juga diisi Plt setelah kepala sebelumnya, Didik Untung Syamsidi, pensiun.

Pada awal 2019, kekosongan kepala OPD kembali bertambah. Di antaranya, disdik, bakesbangpol, dan asisten Bagian Perekonomian Setkab Sumenep. Kepala yang mengisi tiga instansi tersebut masuk masa pensiun. Bahkan informasinya April mendatang, Direktur RSUD dr H Moh. Anwar dokter Fitril Akbar juga masuk masa pensiun.

Bupati Sumenep A. Busyro Karim mengutarakan, pengisian eselon II belum bisa dilaksanakan pada 2018 karena terkendala aturan. ”Seandainya boleh 2018, kemarin (tahun 2018, Red) sudah saya laksanakan,” kata dia kemarin.

Menurut Busyro, karena kebutuhan di bawah, terpaksa dilakukan pergeseran. Terkadang, pejabat harus dirotasi untuk menyesuaikan dengan hasil asesmen. ”Misalnya, orang ini bagus di sini, bagus di OPD ini. Itu sudah kami sesuaikan. Ternyata tidak bisa 2018,” ujarnya.

Karena itu, pada 2019 OPD yang masih kosong segera diisi. ”Eselon II setelah pelantikan pejabat administrator, pengawas, dan kepala sekolah (Kasek),” terangnya.

Ketua Komisi I DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir mengaku bupati segera mengisi OPD yang saat ini masih diisi Plt. Pengisiannya itu harus ahli di bidangnya. Dengan begitu, roda pemerintahan berjalan baik. ”Jangan sampai memaksakan pejabat yang tidak ahli di bidangnya. Sebab, akan mengganggu jalannya roda pemerintahan,” terangnya.

Karena itu, bupati harus selektif dalam mengisi jabatan strategis tersebut. Sebab, jabatan pimpinan merupakan ujung tombak kemajuan OPD. ”Makanya, harus diisi. Apalagi, kewenangan Plt itu sangat terbatas,” desaknya. 

(mr/daf/han/bas/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia