Kamis, 24 Jan 2019
radarmadura
icon featured
Pamekasan

Sejumlah Proyek Jadi Pengawasan Kejaksaan

Masyarakat Diminta Berperan Aktif

15 Desember 2018, 14: 05: 35 WIB | editor : Abdul Basri

DALAM PENGAWASAN: Wisatawan menikmati keindahan Pantai Talang Siring di Kecamatan Larangan.

DALAM PENGAWASAN: Wisatawan menikmati keindahan Pantai Talang Siring di Kecamatan Larangan. (PRENGKI WIRANANDA/RadarMadura.id)

PAMEKASAN – Realisasi proyek fisik menjadi pengawasan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan. Khususnya, pekerjaan fisik milik organisasi perangkat daerah (OPD) yang meminta pendampingan kepada Korps Adhyaksa itu.

Ketua Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Pamekasan Sutriyono mengatakan, pengawasan terhadap pelaksanaan proyek terus dilakukan. Khususnya, yang meminta pendampingan.

TP4D melakukan monitoring terhadap pekerjaan proyek fisik yang menggunakan dana pemerintah itu. Setiap hasil pekerjaan dicek dan dipastikan apakah sesuai dengan rencana anggaran dan biaya (RAB).

Jika ada indikasi ketidaksesuaian, rekanan diminta untuk memperbaiki. Dengan demikian, setelah proyek itu selesai seratus persen, diharapkan tidak ada persoalan di kemudian hari. ”Pengawasan terus dilakukan,” katanya Jumat (14/12).

Jaksa yang sebelumnya bertugas di Kejari Palembang itu menyampaikan, tidak semua OPD meminta pendampingan. Di Pamekasan, hanya sebagian yang mengajukan kepada TP4D yang dibentuk akhir tahun 2017 itu.

Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan hanya fokus pada pekerjaan di OPD yang meminta pendampingan. Di antaranya, dinas pariwisata dan kebudayaan (disparbud), BPBD, dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan.

Menurut Sutriyono, dinas memang tidak wajib meminta pendampingan kepada TP4D Pamekasan. Korps berbaju cokelat itu juga tidak bisa mengintervensi kepala instansi pemerintah untuk meminta pendampingan.

Monitoring dan evaluasi proyek fisik tidak dilakukan untuk semua pekerjaan. Tetapi, hanya pada proyek milik OPD yang secara resmi meminta pendampingan kepada kejaksaan.

Meski demikian, bukan berarti proyek lain lepas dari pengawasan. Semua lapisan masyarakat dipersilakan mengawasi setiap pekerjaan pemerintah. Jika ditemukan dugaan pelanggaran, dipersilakan menempuh jalur yang ditentukan.

Kejaksaan bertekad membantu pemerintah membersihkan bumi Gerbang Salam dari praktik kotor seperti korupsi. Untuk itu, pengawasan dilakukan secara ketat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kasus korupsi yang masuk ke kejaksaan juga akan ditindaklanjuti secara serius. Penanganan secara tepat dan cepat dilakukan agar kasus tersebut segera tuntas. ”Kami komitmen menyelesaikan semua kasus yang masuk kejaksaan,” katanya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Dul Haq mendukung langkah kejaksaan mengawasi proyek fisik. Tujuannya, agar pembangunan di Bumi Ratu Pamelingan sesuai dengan spesifikasi dan RAB yang ada.

”Tidak hanya kejaksaan, masyarakat juga dipersilakan mengawasi pekerjaan proyek,” tandasnya. 

(mr/pen/han/bas/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia