Selasa, 19 Mar 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Sebulan Berlalu, Hasil Reses Tidak Diparipurnakan

15 Desember 2018, 13: 35: 26 WIB | editor : Abdul Basri

KOORDINASI: Ketua Fraksi PKB Abdul Hamid Ali Munir (tengah) berbincang-bincang dengan Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma (kanan) pada Kamis sore (13/12).

KOORDINASI: Ketua Fraksi PKB Abdul Hamid Ali Munir (tengah) berbincang-bincang dengan Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma (kanan) pada Kamis sore (13/12). (IMAM S. ARIZAL/RadarMadura.id)

SUMENEP – Kinerja wakil rakyat di Sumenep menjadi sorotan. Sebab banyak agenda-agenda kedewanan yang tidak berjalan dengan lancar. Salah satunya hasil reses yang digelar sebulan lalu, hingga sekarang tak juga diparipurnakan.

Ketua Fraksi PKB DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir mempertanyakan keseriusan pimpinan DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sebab, belakangan banyak kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana dengan baik. Bahkan, dua kali agenda paripurna tidak terlaksana akibat peserta rapat tidak kuorum.

”Ini sampai sekarang hasil reses DPRD tidak diparipurnakan. Padahal semestinya hasil reses itu diparipurnakan,” kata Abdul Hamid Ali Munir Jumat (14/12).

Hamid mengaku sudah meminta pimpinan DPRD untuk segera menggelar sidang paripurna. Tapi, permintaan itu tidak mendapatkan jawaban pasti. Jangankan paripurna, badan musyawarah (bamus) sampai sekarang juga belum menggelar rapat.

Desakan Hamid ini kiranya bukan hanya soal reses. Tapi, ada agenda lain yang bisa diselipkan dalam sidang paripurna. Yakni, pembacaan surat pergantian Ketua DPRD Sumenep dari Herman Dali Kusuma ke Dulsiam.

Surat yang sudah diserahkan dua bulan lalu itu tidak bisa dibacakan jika pimpinan DPRD tidak menggelar sidang paripurna. Itu pun paripurna pengambilan keputusan, berbeda dengan paripurna pada umumnya. Paripurna pengambilan keputusan harus dihadiri minimal tiga perempat dari seluruh anggota DPRD.

Wakil Ketua DPRD Sumenep Faisal Muhlis mengaku masih ada waktu untuk menggelar sidang paripurna. Dia mengakui bahwa hasil reses memang wajib diparipurnakan. Hal itu guna mengetahui masukan-masukan masyarakat kepada wakilnya yang duduk di kursi parlemen.

”Kayaknya Rabu depan bamus akan menjadwal itu,” kata Faisal Muhlis. ”Tidak tahu nanti dijadwal kapan. Tapi yang jelas hari Rabu rapat pimpinan. Baru setelah itu dijadwalkan paripurna,” tegasnya.

Selain reses, ada juga agenda paripurna lain. Yakni, paripurna hasil evaluasi gubernur Jawa Timur atas perda tata tertib DPRD. Hasil evaluasi itu menurutnya sudah lama turun ke sekretariat DPRD. Tapi, sampai sekarang belum diparipurnakan.

”Hanya dua itu yang belum diparipurnakan. Yakni, hasil reses sama tatib. Dua agenda ini harus selesai bulan ini,” tukasnya.

(mr/mam/luq/bas/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia