Selasa, 19 Mar 2019
radarmadura
icon featured
Sampang

Bimtek Pelaku Usaha Tak Menyeluruh

Pengenalan Standardisasi Hanya untuk 20 IKM

15 Desember 2018, 02: 06: 21 WIB | editor : Abdul Basri

TAMBAH WAWASAN: Para pelaku IKM mengikuti bimtek pengenalan standardisasi industri kecil di Aula Hotel Panglima, Senin (10/12).

TAMBAH WAWASAN: Para pelaku IKM mengikuti bimtek pengenalan standardisasi industri kecil di Aula Hotel Panglima, Senin (10/12). (ZAINAL ABIDIN/RadarMadura.id)

SAMPANG – Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagprin) Sampang telah menggelar bimbingan teknis (bimtek) pengenalan standardisasi industri kecil. Pesertanya adalah para pelaku industri kecil dan menengah (IKM). Namun, bimtek tersebut tidak merata dan hanya diikuti 20 pelaku usaha.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sampang menyebutkan, ada 1.441 IKM di Kota Bahari yang bergerak di berbagai macam bidang usaha. Misalnya, industri genting, makanan dan minuman (mamin), kerajinan tangan, kayu ukir batik. Tiap tahun jumlah IKM meningkat sekitar 25 persen.

Kabid Perindustrian Disperdagprin Sampang Imam Rizali mengatakan, kegiatan tersebut merupakan program perluasan penerapan standardisasi produk industri yang dihasilkan IKM. Materi yang diberikan berupa pengenalan terkait dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan organisasi internasional untuk standardisasi (ISO). Standardisasi tersebut dilindungi undang-undang dan wajib dimiliki semua IKM.

Dia membenarkan, peserta bimtek tersebut hanya 20 IKM. Terdiri dari IKM mamin, kerajinan tangan, jahit, dan petis. Peserta merupakan industri binaan disperdagprin yang sudah diseleksi dan difasilitasi dengan standardisasi pendaftaran merek, sertifikat halal, uji nutrisi, dan pemasaran produk.

Imam tidak menampik bimtek tersebut tidak merata dan tidak menyentuh semua IKM di Sampang. Hal itu karena anggaran yang ada minim. Sehingga pembinaan hanya fokus kepada IKM yang sudah dibina.

”Anggarannya Rp 175 juta. Jadi harus disesuaikan. Terpenting, program bisa berjalan atau terlaksana,” ujarnya Kamis (13/12).

Tidak semua IKM yang ada bisa mendapat pembinaan. Ada skala prioritas dan penilaian khusus yang ditentukan. Misalnya, kualitas produk dan seberapa jauh IKM tersebut berjalan. Yang tak kalah penting ialah kelengkapan izin usaha. Tujuannya, agar pembinaan bisa lebih terarah dan tepat sasaran.

Pengenalan standardisasi produk kepada IKM itu untuk meningkatkan perlindungan keamanan dan kesehatan kepada pelaku usaha, tenaga kerja, dan konsumen. Kemudian, membantu kelancaran perdagangan, mewujudkan persaingan usaha yang sehat, meingkatkan efisiensi, dan mempercepat inovasi perdagangan.

Dikatakan, maju tidaknya IKM tergantung usaha dan kreativitas dari masing-masing pelaku usaha. Terutama, dalam menjaga dan mempertahankan kualitas produk. Umumnya ketika produk tersebut sudah dikenal dan banyak diminati masyarakat, justru kualitas produk cenderung menurun. Sebab, mereka lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas.

”Pemasangan label SNI atau ISO juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan melindungi produk dijiplak atau diklaim orang lain,” terang Imam.

Untuk IKM yang ingin mengikuti bimtek dan pembinaan bisa mendaftar ke lembaganya. Termasuk IKM pemula dengan membawa sampel produk yang dihasilkan. Kemudian, akan dilakukan analisis secara menyeluruh mulai dari bahan yang digunakan hingga proses pembuatan untuk menentukan pembinaan apa yang akan diberikan kepada IKM tersebut.

Anggota Komisi II DPRD Sampang Syamsuddin meminta disperdagprin lebih maksimal membina dan membantu pelaku IKM untuk mengembangkan usaha. ”Upaya promosi atau pemasaran produk harus lebih ditingkatkan agar bisa mencakup pangsa pasar yang luas,” katanya.

(mr/nal/onk/bas/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia