Senin, 25 Mar 2019
radarmadura
icon featured
Sumenep

AKD Minta Terapkan Sistem FIFO

Dalam Pengelolaan Dana Desa

12 Desember 2018, 14: 35: 44 WIB | editor : Abdul Basri

AKD Minta Terapkan Sistem FIFO

SUMENEP – Mekanisme pencairan dana desa (DD) perlu dirombak. Sebab, sistem yang ada saat ini dinilai tidak menciptakan nuansa kompetensi pada kepala desa (Kades) untuk mengurus adiministrasinya. Hal itu disampaikan oleh Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sumenep Imam Idafi.

Menurut Idafi, mekanisme yang ada saat ini membuat pihak desa tidak semangat dalam mengurus pencairan DD. Misalnya, desa yang selesai lebih dulu tetap harus menunggu desa yang belum menyelesaikan dokumen administrasi. Sebab jika yang lainnya tidak tuntas seratus persen, pemerintah tidak bisa mencairkan DD.

”Banyak kepala desa yang mengatakan, untuk apa selesai duluan toh juga nantinya harus menunggu desa yang lain,” kata Imam Idafi Selasa (11/12). ”Jadi, lebih baik santai saja dulu. Begitu kata teman-teman kepala desa di bawah,” tambahnya.

Karena itu, dia berharap ada sistem first in, first out (FIFO). Yakni, siapa yang pertama masuk, dia yang pertama keluar. Desa yang pertama memasukkan dokumen persyaratan, desa itulah yang akan mendapatkan pencairan dana lebih awal.

”Kalau sistemnya seperti itu, desa-desa akan berbondong-bondong untuk menyelesaikan lebih awal,” tegas kepala Desa Parsanga, Kecamatan Kota Sumenep, tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep Ahmad Masuni mengatakan, sistem pencairan DD sudah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu). Aturan tersebut berlaku untuk seluruh Indonesia. Dengan demikian, penerapan sistem FIFO tidak bisa dilakukan di Sumenep.

”Itu ada aturannya dari pusat. Tidak bisa Sumenep membuat aturan sendiri,” katanya. ”Makanya, AKD silakan baca dulu aturannya. Kalau tidak tahu tanya ke kantor,” jelas Masuni.

Permenkeu PMK 225/PMK.07/2017 menyebutkan tahapan transfer DD dari rekening kas umum negara (RKUN), ke rekening kas umum daerah (RKUD), hingga rekening kas desa (RKD). Mekanisme pencairannya dibagi tiga tahap. Yakni, tahap I 20 persen; tahap II 40 persen; dan tahap III 40 persen.

”Untuk tahap I siapa yang menyelesaikan terlebih dahulu bisa cepat mencairkan,” kata Masuni. ”Untuk tahap II bisa cair manakala laporan DD tahun sebelumnya selesai. Sedangkan untuk tahap III bisa cair manakala laporan realisasi DD sudah mencapai 75 persen,” tukasnya.

(mr/mam/han/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia