Selasa, 19 Mar 2019
radarmadura
icon featured
Pamekasan

Laksanakan Tugas Pokok Dewan secara Maksimal

11 Desember 2018, 21: 54: 32 WIB | editor : Abdul Basri

BERSAHAJA: Ketua DPRD Pamekasan Halili Yasin memimpin rapat paripurna istimewa pada Hari Jadi Ke-488 Pamekasan.

BERSAHAJA: Ketua DPRD Pamekasan Halili Yasin memimpin rapat paripurna istimewa pada Hari Jadi Ke-488 Pamekasan. (PRENGKI WIRANANDA/RadarMadura.id)

PAMEKASAN – Kinerja DPRD Pamekasan sangat prima tahun ini. Tugas pokok sebagai wakil rakyat terlaksana dengan baik. Yakni, tugas pengawasan, penganggaran dan legislasi, yakni membuat peraturan daerah (perda).

Ketua DPRD Pamekasan Halili Yasin mengatakan, tugas pokok kedewanan terlaksana dengan baik. Wakil rakyat melakukan pengawasan terhadap pekerjaan proyek dan kinerja pemerintah secara optimal. 

PERJUANGKAN HAK WARGA: Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Muhammad Sahur memimpin audiensi dengan masyarakat.

PERJUANGKAN HAK WARGA: Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Muhammad Sahur memimpin audiensi dengan masyarakat. (PRENGKI WIRANANDA/RadarMadura.id)

Anggota dewan kerap turun gunung untuk memastikan pekerjaan proyek fisik terlaksana dengan baik. Kemudian, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) diundang untuk berkoordinasi bilamana hasil turba itu ditemukan kejanggalan pada pengerjaan proyek pekerjaan.

Masing-masing komisi secara rutin menggelar pengawasan secara intens. Harapannya, pekerjaan proyek fisik sesuai dengan ketentuan dan bermanfaat dengan baik kepada masyarakat. ”Kinerja aparatur juga kami awasi,” katanya kemarin (10/12).

Tugas pokok penganggaran juga dilaksanakan dengan baik. Terbukti, pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2019 selesai tepat waktu. Draf tersebut sekarang berada di gubernur untuk difasilitasi.

PEMBAHASAN: Ketua Komisi III DPRD Pamekasan Hosnan Ahmadi (baju merah muda) memimpin rapat komisi.

PEMBAHASAN: Ketua Komisi III DPRD Pamekasan Hosnan Ahmadi (baju merah muda) memimpin rapat komisi. (PRENGKI WIRANANDA/RadarMadura.id)

Pembahasan APBD Perubahan 2018 juga selesai tepat waktu. Pada pertengahan Oktober lalu, draf tersebut disahkan. Pada pembahasan anggaran, aspirasi serta masukan masyarakat diakomodasi.

Aspirasi masyarakat bisa melalui beberapa mekanisme. Di antaranya, disampaikan langsung kepada anggota dewan pada saat kegiatan reses. Aspirasi itu diusulkan kepada eksekutif agar dianggarkan.

Dewan bisa mengusulkan penganggaran itu melalui program pokok-pokok pikiran (pokir). Dengan demikian, kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi oleh pemerintah. ”Aspirasi masyarakat kami tampung dan ditindaklanjuti,” katanya.

Fungsi pokok lainnya yakni legislasi juga berjalan secara optimal. Dewan memiliki tanggung jawab menyusun perundangan tingkat daerah berupa perda. Tahun ini hampir tidak ada tanggungan dalam penyusunan perda.

PERJUANGKAN HAK WARGA: Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Muhammad Sahur memimpin audiensi dengan masyarakat.

PERJUANGKAN HAK WARGA: Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Muhammad Sahur memimpin audiensi dengan masyarakat. (PRENGKI WIRANANDA/RadarMadura.id)

Akhir tahun nanti, sepuluh perda bakal disahkan dan diundangkan. Saat ini draf tersebut masih ada di gubernur untuk difasilitasi. ”Akhir tahun, setidaknya 10 perda akan kami sahkan,” terang politikus PPP tersebut.

Perda yang bakal disahkan di antaranya tentang dana talangan pemilu. Pembahasan perda tersebut dikebut. Sebab, draf mentah yang diusulkan eksekutif sedikit terlambat. Kemudian, revisi perda yang mengatur karaoke juga akan disahkan.

Perda tersebut menjadi atensi dewan. Sebab, banyak dukungan dari masyarakat agar payung hukum itu segera ditetapkan dan menjadi aturan mengikat. ”Masukan dari masyarakat pasti kami tindak lanjuti,” tandasnya. 

(mr/pen/han/bas/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
Most Read
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia