Sabtu, 15 Dec 2018
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Perda Hiburan Disahkan Akhir Tahun

Hasil Evaluasi Gubernur Turun Pekan Ketiga

06 Desember 2018, 16: 22: 38 WIB | editor : Abdul Basri

Perda Hiburan Disahkan Akhir Tahun

PAMEKASAN – Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Hiburan dan Rekreasi segera disahkan. Draf regulasi yang dievaluasi gubernur Jawa Timur itu diperikirakan turun pekan ketiga bulan ini.

Ketua DPRD Pamekasan Halili Yasin mengutarakan, ada sepuluh rancangan peraturan daerah (raperda) yang sekarang dalam tahap fasilitasi gubernur. Salah satunya, revisi Perda 3/2013.

Pemerintah melalui perda tersebut merombak total persyaratan tempat hiburan karaoke. Tempat hiburan yang boleh berdiri di Pamekasan, yaitu tempat hiburan keluarga. Dengan demikian, tempat karaoke yang tidak memenuhi syarat sesuai isi perda dipastikan tidak akan diberi izin.

Halili menyampaikan, revisi perda itu dilakukan melalui proses panjang. Dewan beberapa kali menggelar rapat umum dengar pendapat (RUDP) dengan tokoh masyarakat hingga tokoh ulama.

Mayoritas masyarakat menolak adanya tempat hiburan yang ditengarai sebagai tempat maksiat. Aspirasi masyarakat itu menjadi salah satu landasan wakil rakyat dalam menyusun revisi perda itu. ”Pekan ketiga fasilitasi gubernur turun, pekan keempat akan kami paripurnakan,” kata dia Rabu (5/12).

Halili menyampaikan, keberadaan tempat karaoke di Pamekasan cukup meresahkan. Apalagi, banyak aduan dari masyarakat bahwa hiburan malam itu kerap dijadikan tempat maksiat. Minuman keras juga tersedia.

Pemerintah mengambil kebijakan tegas dengan cara merevisi perda yang mengatur tempat hiburan malam itu. Diharapkan, kehidupan masyarakat Pamekasan semakin religius sesuai dengan jargon Gerbang Salam.

Penjabat (Pj) Sekkab Pamekasan Moh. Alwi mengatakan, eksekutif menunggu revisi perda itu disahkan. Isi payung hukum itu akan ditindak anjuti dengan kebijakan di lapangan. ”Pengusaha yang mengusulkan izin tempat karaoke harus sesuai dengan perda yang baru,” tegasnya.

Alwi menyampaikan, sampai sekarang, perpanjangan izin tempat karaoke dimoratorium. Pemerintah untuk sementara tidak melayani pengurusan izin tempat hiburan malam tersebut. 

(mr/pen/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia