Sabtu, 15 Dec 2018
radarmadura
icon featured
Bangkalan

Tahun Depan Pemprov Tanggung SPP SMA/SMK

06 Desember 2018, 06: 20: 59 WIB | editor : Abdul Basri

Tahun Depan Pemprov Tanggung SPP SMA/SMK

BANGKALAN – Kabar gembira. Sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) jenjang SMA/SMK tahun pelajaran (TP) baru 2019 bakal ditanggung pemerintah provinsi (pemprov). Program tersebut dipastikan Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Timur (Jatim) bisa terwujud.

Kepala Cabang Disdik Jatim Wilayah Bangkalan Arif Khamzah menyampaikan, program ini akan mulai dilaksanakan pada jabatan Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Rencananya bantuan pendidikan itu akan dibayarkan pada TP baru 2019/2010. ”Bukan mulai dari Januari, tapi masih Juli,” ucapnya saat ditemui usai rapat koordinasi di SMAN 2 Bangkalan, Senin (3/12).

Bantuan pendidikan ini nantinya akan diberikan pada sekolah negeri dan swasta. Berbentuk bantuan operasional sekolah (BOS). Tanggungan pembayaran SPP itu akan diberikan untuk waktu enam bulan. Mulai Juli hingga Desember 2019 sesuai dengan hasil pembahasan APBD Jatim. ”Tahun berikutnya, dibahas lagi anggarannya untuk program ini,” paparnya.

Arif menjelaskan, wali murid yang awalnya bayar SPP nantinya tidak perlu bayar lagi dari Juli sampai Desember 2019. Sekolah tidak diperkenankan lagi menarik biaya SPP kepada wali murid. Khususnya bagi sekolah negeri.

”Sekolah swasta menyesuaikan. Yang akan dibayarkan provinsi itu besarannya sesuai SPP yang berlaku di setiap kabupaten berdasarkan surat edaran (SE) gubernur,” terang Airf.

Meski ditanggung provinsi, komite sekolah tetap diperbolehkan menggalang dana. Misal untuk pengembangan minat dan bakat siswa. Dengan catatan, harus disetujui dan tidak memberatkan wali murid. ”Jika wali murid tidak setuju, tidak boleh,” ujarnya.

Penarikan SPP untuk swasta harus menyesuaikan dengan jumlah siswa yang dibantu pemprov. Misal SPP SMA swasta Rp 100 ribu. Di Bangkalan sesuai SE gubernur ditetapkan SPP sebesar Rp 65 ribu. Maka, sekolah cukup menarik SPP Rp 35 ribu tiap siswa. ”Begitu juga untuk SMK swasta baik teknik dan nonteknik. Jadi bisa meringankan biaya SPP bagi wali murid,” tuturnya.

Dia menambahkan, pihaknya belum menerima petunjuk lebih lanjut teknis pelaksanaan bantuan tersebut. Untuk itu pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari provinsi. ”Secara teknis, kami hanya melaksanakan petunjuk dari provinsi. Kami juga masih menunggu regulasi yang diterbitkan gubernur nantinya,” tutup Arif.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Bangkalan Kamus mendukung program bantuan pendidikan dari pemprov. Mengingat sebelumnya, sejak pengelolaan jenjang SMA/SMK ditarik provinsi, wali murid dibebankan SPP. ”Kami menyambut baik program ini. Meski tidak menutup kemungkinan nanti tetap akan ada penarikan biaya pengembangan dan sebagainya,” kata kepala SMKN 3 Bangkalan itu.

Menurut Kamus, pengembangan kualitas pendidikan di setiap sekolah membutuhkan biaya besar. ”Untuk meningkatkan mutu pendidikan memang butuh biaya besar. Tentunya semua sekolah berlomba-lomba untuk peningkatan itu,” pungkasnya.

(mr/bad/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia